Pandeglang – Koalisi antar mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu (21/1/2018). Unjuk rasa juga dilakukan di pendopo bupati dan tugu jam.
Sejumlah isu disuarakan dalam aksi tersebut. Salah satunya terkait dengan disahkannya Undang-Undang MD3 yang terdapat sejumlah pasal kontroversial. Sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang yang baru disahkan tersebut, mahasiswa
membakar ban bekas.
“Aspirasi ini kita sampaikan kepada dewan yang menjadi wakil kita di parlemen. Kita adalah rakyat, rakyat adalah raja dan dewan adalah wakil kita yang seharusnya aspirasi kita ini disampaikan ke pusat,” kata Ili Sadeli dalam orasinya.
BACA JUGA: UU MD3 Disahkan, GMNI Sebut Hak Rakyat Berpendapat Dikebiri
Mahasiswa menilai, Pasal 122 huruf K tentang tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam pasal tersebut, MKD bisa melaporkan perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan martabat DPR dan anggota DPR telah mencederai demokrasi.
“Rubah kembali beberapa pasal. DPRD Pandeglang harus prihatin dengan ini, jangan malah senang dengan mereka yang anti dikiritik. Kami khawatir, Undang-undang ini justru membuat kerja anggota DPR menjadi asal-asalan,” tegasnya.
Selain menolak UU MD3, mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar pembangunan bisa secepatnya dilkasanakan.(Nda)
