Pandeglang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang akan memperketat pengawasan penggunaan dana desa (DD) tahun 2018 untuk mencegah terjadinya masalah hukum.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pos anggaran Dana Desa (DD) menjadi lahan basah untuk melakukan korupsi, bahkan pada tahun 2017 lalu, ada 98 kasus hingga merugikan negara sekitar Rp 39,3 miliar.
Saementara, data yang dikeluarkan oleh Satgas Dana Desa menyebutkan selama 2017 lalu lebih dari 10.000 laporan mengenai dugaan penyalahgunaan DD dari seluruh Indonesia.
“Kami akui ada dua desa di Pandeglang yang bermasalah hukum. Itu karena mereka ngeyel, padahal kan sudah dikasih waktu untuk diperbaiki,” kata DPMPD Pandeglang Taufik Hidayat, Kamis (22/2/2018).
“Kami akui ada 2 desa di Pandeglang yang bermasalah hukum. Itu karena mereka ngeyel, padahal kan sudah dikasih waktu untuk diperbaiki,” katanya, Kamis (22/2/2018).
Dua Desa itu, Menurut Taufik masih dalam pemeriksaan pihak Kejaksaan Negri (Kejari) Pandeglang. Kedua desa itu yakni Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi dan Desa Ciandur, Kecamatan Saketi. DPMPD kata Taufik, kerap menekankan agar desa menjalankan amanat KPK.
“Amanat KPK kan, dana desa harus diawali dengan perencanaan yang matang sehingga kami secara maksimal melakukan Siskedes (Sistem Keuangan Desa) dan dijalankan melalui saran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujarnya.(Rus)
