Cilegon – Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon diminta aktif mengelola website di tiap OPD, supaya bisa memenuhi kewajiban memenuhi informasi kepada masyarakat.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan website dan penyampaian informasi kegiatan setiap OPD kepada masyarakat, baik program yang sudah, sedang maupun yang akan dilaksanakan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon menggelar sosialisasi, Kamis (22/2/2018).
Sosialisasi dengan tema Peran Website Pemerintah Sebagai Media Sarana Komunikasi Efektif ini dihadiri seluruh operator website yang ada di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Acara diadakan di ruang Aula Inspektorat Kota Cilegon.
“Ini memenuhi kewajiban kita dalam rangka menyediakan informasi publik, khususnya melalui portal atau website yang ada di setiap-setiap OPD,” kata Kepala DKISS Kota Cilegon Achmad Jubaedi.
Menurut Jubaedi, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, informsi dapat disampaikan melalui media online maupun website. Sehingga setiap OPD dapat berperan aktif dalam melakukan pengelolaan website
“OPD harus lebih aktif lagi seiring dengan adanya program-progam prioritas daerah yang ada di masing-masing OPD. Ini tentunya perlu sarana untuk kemudian bagaimana mengunggah atau menginformasikan kepada masyarakat melalui website yang kita punya,” jelasnya.
Sosialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi setiap OPD dalam menyajikan sebuah informasi kepada masyarakat.
“Jadi intinya akan kita tingkatkan lagi kapasitasnya, kita optimalkan lagi, termasuk kita juga ingin mencoba bagaimana memberikan peningkatkan kompetensi untuk mampu menyajikan berita melalui website sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Itu harapannya dalam sosialisasi ini,” tandasnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi DKISS Kota Cilegon Ikoh Atikoh menjelaskan, kegiatan ini dihadiri enam perwakilan OPD seperti BPKAD, Disnaker, Dinsos, Badan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Kesbangpol, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
“Kita tidak akan pernah berhenti kalau pun mereka masih ada yang agak vacum, tetap akan terus kita kejar. Kalau misalnya bulan ini tidak ada berita, selalu akan kita kontek. Itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun yang lalu,” ujarnya (Rus)
