Serang – Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bojong Menteng di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang terkendala lahan. Dari 119 lahan yang dibutuhkan, 23 hektar lahan yang sudah dibebaskan belum disertifikatkan.
“Terkait aset Pemkab Serang. Dari yang sudah dibebaskan 23 hektar (pembebasan lahannya) tiga tahun anggaran. Ibu bupati (Rat Tatu-red) harus menghibahkan dengan cara tertulis (aset) ke provinsi,” kata Asep Herdiana, Kabid Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang.
BACA JUGA: TPSA Cilowong Hampir Overload
Lahan seluas 119 hektar tersebut berada di lima desa, yakni Desa Tunjung Teja, Kemuning, Bojong Menteng, Bojong Pandan dan Pacaregan. Dari 23 hektar lahan yang merupakan aset pemkab, Pemkab Serang telah berkirim surat kepada Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Serang untuk disertifikasikan sebanyak 17 hektar.
Kendala lainnya sambung Asep, di atas lahan tersebut juga menjadi garapan masyarakat. Progres pembangunan TPST yang kewenangannya berada di Pemprov Banten tersebut, pada tahun ini masuk dalam tahap perencanaan. Kemudian di tahun 2019 penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga 2020. Barulah, pembangunan di mulai pada tahun 2021.
BACA JUGA: Pemkab Serang Yakinkan Warganya terkait Pembangunan TPST di Tunjung Teja
Terkait penolakan warga, Asep menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar. Upaya terpenting adalah sosialisasi yang matang dari pemerintah provinsi.
“Jangan sampai setelah jadi TPST regional jadi masalah. Kami sampaikan ke provinsi itu tolong sosialisasi dimatangkan, supaya masyarakat paham dengan program pemerintah yang tidak mungkin merugikan masyarakat,” jelas Asep.(Nda)
