Pandeglang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pandeglang ke-144, Minggu (1/4/2018).
Dalam kesempatan tersebut, Asda I Sekretariat Daerah Pandeglang, Agus Mustika Priyadi membacakan sejarah singkat kabupaten yang dikenal sebagai kota sejuta santri seribu ulama.
Ada tiga versi mengapa kabupaten yang kini dipimpin Irna Narulita ini diberi nama Pandeglang. Versi pertama, Pandeglang diambil dari kata ‘Pandai Gelang’ yang artinya tukang atau tempat menempa gelang. Hal ini dikaitkan dengan legenda ‘Si Amuk’ yang konon kabarnya pada zaman Kesultanan Banten, di Desa Kadupandak ada seorang tukang pandai besi yang sudah sangat terkenal.
Kala itu, sultan Banten yang memerintah menyuruh tukang pandai besi di desa tersebut untuk membuat gelang meriam bernama ‘Si Amuk’ lantaran tidak satupun tukang pandai besi di daerah lain yang sanggup membuat. Karena pandai besi berhasil membuatnya, maka daerah Kadupandak dan sekitarnya akhirnya berkembang menjadi nama salah satu distrik di Kabupaten Serang.
Versi kedua kenapa kabupaten ini bernama Pandeglang, berasal dari ucapana ‘Panegalaan’ yang artinya tempat melihat ke daerah lain dengan jelas. Hal ini seperti dikemukakan dalam salah satu buku, Pandeglang itu berasal dari kata ”Paneglaan” tempat melihat kemana–mana.
“Sedikit kita nanjak ke pasir (atas), maka terdapat sebuah kampung yang namanya ‘Sanghiyang teja herang’ patilasan orang dahulu, awas (negla) melihat kemana–mana yaitu Pandeglang sekarang,” ujar Agus.
Ketiga, berasal dari kata ”Panji-Gelang” yang artinya ”Tepung Gelang”. Ini berdasarkan atas peristiwa pemindahan ibukota Kesultanan Banten ke Ciekek Pandeglang (Keraton sekarang), atas perintah Sultan Muhammad. Pertemuan inilah yang dimaksud dengan ‘Tepung Gelang’ atau ‘Panji Gelang’.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 05 / DP.30 / PD / 1983 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang sebagai Pengukuhan Hasil Kerja Panitia Sejarah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor : III / Ks.115/ SK / 1978 tanggal 26 September 1978 tentang Pembentukan Panitia Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Pandeglang, maka perkembangan sejarah Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dikumpulkan oleh panitia sejarah tersebut termasuk Hari Jadi Kabupaten Pandeglang yang telah diusahakan dari berbagai sumber baik fakta maupun data yang diperoleh antara lain dari:
“Peninggalan kuno yang berupa senjata, alat pertanian, alat rumah tangga, candi, patung dan sebagainya. Tulisan – tulisan pada logam, batu – batuan, daun lontar dan sebagainya. Cerita rakyat yang tersebar di tengah – tengah masyarakat,” terang Agus.
Fakta Sejarah
Pada Tahun 1527 Banten jatuh seluruhnya ke tangan Syarif Hidayatullah, yang kemudian diperkuat untuk kepentingan perdagangan. Sunda Kelapa yang diganti namanya menjadi Jayakarta sebagian dimasukkan kedalam Wilayah Banten. Cirebon kekuasaannya diserahkan kepada putranya bernama Pangeran Pasarean yang wafat pada Tahun 1552. Sedangkan Banten kekuasaannya diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Hasanudin (Tahun 1552 – 1570).
Pada Tahun 1568 Banten memutuskan hubungan kerajaan dengan Demak. Pengganti Hasanudin ialah Maulana Yusuf dari Tahun 1570 – 1580. Kemudian diganti oleh Maulana Muhamad (Ratu Banten) sebagai Sultan Banten III (1580 – 1596). Pada Tahun 1596 muncul orang – orang Belanda di Daerah Banten yang kemudian mendirikan V.O.C pada Tahun 1602, Tahun 1618 Belanda berselisih dengan Banten, sehingga pada Tahun 1619 Batavia didirikan oleh Jan Viter Zoen Coen.
Sultan Banten IV ialah Sultan Ageng Tirtayasa pada Tahun 1651 – 1682, sebagai pengganti Maulana Muhammad. Pada Tahun 1680 Sultan Ageng Tirtayasa berselisih dengan Sultan Haji yang minta bantuan pada Belanda. Pada Tahun 1692 Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Tahun 1750 pada waktu Sultan Arifin (Sultan Ke – VI) timbul perebutan kekuasaan, maka para alim ulama pada waktu itu mengangkat Ratu Bagus Buang.
Keadaan ini oleh Belanda dianggap berbahaya, maka diangkatlah Pangeran Gusti sebagai penggantinya. Kenyataannya bukan mereda, tetapi Kiyai Tapa dan Ratu Bagus Buang mengadakan perlawanam dan pengacauan di daerah Bogor dan Priangan. Tahun 1809 Sultan Banten yang baru yaitu Sultan Muhammad, harus menyerahkan daerah Lampung kepada Batavia. Oleh karena itu Sultan Muhammad memindahkan Ibukota Kesultanan Banten ke Pandeglang.
Data Hukum
Menurut Staatsblad Nederlands Indie Nomor : 81 Tahun 1828 Karesidenan Banten dibagi tiga Kabupaten yaitu :
Wilayah Utara, yaitu Kabupaten Serang.
Wilayah Selatan, yaitu Kabupaten Lebak.
Wilayah Barat, yaitu Kabupaten Caringin.
Kabupaten Serang dibagi dalam 11 Kewedanaan :
Kewedanaan Serang dibagi dalam Kecamatan Kalodran dan Cibening.
Kewedanaan Banten dibagi dalam Kecamatan Banten, Serang dan Nejawang.
Kewedanaan Ciruas.
Kewedanaan Cilegon dibagi dalam Kecamatan Trate, Cilegon dan Bojonegara. Kewedanaan Tanara dibagi dalam Kecamatan Tanara dan Pontang.
Kewedanaan Baros dibagi dalam Kecamatan Baros dan Cipete.
Kewedanaan Cicandi dibagi dalam Kecamatan Regas, Ander dan Cicandi.
Kewedanaan Kolelet dibagi dalam Kecamatan Pakung, Pamarayan dan Kolelet. Kewedanaan Pandeglang dibagi dalam Kecamatan Pandeglang dan Cadasari. Kewedanaan Ciomas dibagi dalam Kecamatan Ciomas Barat dan Ciomas Utara. Kewedanaan Anyer tidak dibagi kedalam Kecamatan – kecamatan.
Berdasarkan Staatsblad 1874 Nomor : 73 Ordonansi tanggal 1 Maret 1874 mulai berlaku 1 April 1874 menyebutkan Pembagian Daerah, Kabupaten Pandeglang dibagi 9 (Sembilan) Distrik atau Kewedanaan sebagai berikut :
Kewedanaan Pandeglang.
Kewedanaan Baros.
Kewedanaan Kolelet.
Kewedanaan Cimanuk.
Kewedanaan Caringin.
Kewedanaan Panimbang.
Kewedanaan Menes.
Kewedanaan Ciomas.
Kewedanaan Cibaliung.
Selanjutnya memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 29 Nopember 1887 Nomor : 1/c tentang batas Kota Serang dan Bagian Kota Pandeglang, Caringin dan Lebak, Pasal 29, 31, 33, 67c dan 131 reglement (Stbl. Van Nederlands India Tahun 1925 Nomor : 380 LN 1924 Nomor : 74 Pasal 1), maka ditunjuk Kewedanaan Pandeglang, Menes, Caringin dan Cibaliung.
Kemudian berdasarkan Surat Menteri Jajahan tanggal 13 dan 20 Nopember 1873 Nomor : LAA AZ. 34/209 dan 28/2165, menetapkan bahwa mulai tanggal 1 April 1874 tanah – tanah Gubernur kecuali Batavia dan Karesidenan Priangan ditentukan sebagai berikut :
Jabatan Kliwon pada Bupati dan Patih dari Afdeling Anyer, Serang dan Karesidenan Banten dihapuskan.
Bupati mempunyai pembantu yaitu Mentri Kabupaten dengan gaji 50 gulden.
Kepala Distrik mempunyai gelar Jabatan Wedana dan Onder Distrik mempunyai Gelar Jabatan Asisten Wedana.
“Demikian data yang diperoleh dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pandeglang. Menurut data tersebut pula Pandeglang sejak tanggal 1 April 1874 telah ada Pemerintah. Lebih jelas lagi dalam Ordonansi 1887 Nomor : 224 tentang batas – batas Wilayah Karesidenan Banten, termasuk batas – batas Kabupaten Pandeglang. Dalam Tahun 1925 dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 14 Agustus 1925 Nomor IX, maka jelas Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri,” jelasnya.
Atas dasar fakta – fakta tersebut dapat diambil beberapa alternatif :
1.Pada Tahun 1828: Pandeglang merupakan Pusat Pemerintahan Distrik.
2. Pada Tahun 1874: Pandeglang merupakan Kabupaten.
3. Pada Tahun 1882: Pandeglang merupakan Kabupaten dan Distrik Kewedanaan.
4.Pada Tahun 1925: Kabupaten Pandeglang telah berdiri sendiri.
Dari keempat kesimpulan itu, atas kesepakatan bersama telah menentukan bahwa ”1 April 1874” sebagai Hari Jadi Kabupaten Pandeglang.(Nda)
