Serang – Mahasiswa Banten yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta menyoroti kinerja pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy yang sudah hampir setahun memimpin Banten.
Ketua HMB Jakarta Adhia Muzakki melalui keterangan pers yang diterima Banten Hits menyatakan, APBD Provinsi Banten sebesar Rp 11,3 triliun seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat. Hingga saat ini, kondisi masyarakat Banten masih jauh dari sejahtera. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah utama WH-Andika.
Adhia Muzakki juga menyoroti APBD Pemerintah Provinsi Banten 2017 mencapai Rp 9,4 triliun yang mengendap. Menurutnya, Pemprov Banten harus menjelaskan secara transparan pengendapan dana tersebut, sesusai visi tranparansi anggaran Pemprov Banten yang sudah tertuang di RPJMD.
Banten Masih Karut Marut
Adhia juga menyarankan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten segera menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur dan merealisasikan program yang telah dicantumkan di RPJMD.
“Semestinya OPD di Provinsi Banten ini harus lari merealisasikan program prioritas yang telah dicantumkan di RPJMD. Sudahlah, bangun dari tempat tidur! Ini demi menyejahterakan rakyat Banten. Potret Banten saat ini masih karut marut dari sektor infrastruktur jalan, pendidikan masih belum memadai, kesehatan masih belum memadai. Tiga hal ini sangat penting,” papar Adhia.
BACA JUGA: KMS 30 Sebut Janji Kampanye WH-Andika Cerita Fiksi
“Seharusnya pemerintah yang dinakhodai WH dan Andika ini, bisa lebih maju dengan membawa misi perubahan di Banten dalam rangka menyejahterahkan rakyat Banten. Harus segera merealisasikan program-programnya!” sambungnya.
Seperti diketahui, APBD Provinsi sebesar 65,59 persennya dialokasikan untuk pelayanan dasar; yakni pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Rinciannya, total APBD dan APBN untuk bidang pendidikan di Banten totalnya sebesar 32,48 persen. Alokasi infrastruktur 29,27 persen dan kesehatan 13,86 persen.
DPRD dan Gubernur Rapat Terbatas
Pengendapan anggaran APBD Pemrov Banten yang mencapai Rp 9,4 triliun ini, juga mendapatkan perhatian dari DPRD Provinsi Banten.
Sejumlah anggota, unsur pimpinan komisi serta Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menggelar rapat terbatas bersama Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah (Sekda) Ranta Soeharta, dan Kepala OPD lainnya di Pendopo Gubernur, Rabu sore, 4 April 2018.
Asep Rahmatullah mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut ada sejumlah poin yang disampaikan kepada Gubernur Banten, mulai dari serapan anggaran, berobat gratis berbasis KTP, isu rotasi mutasi yang dianggap mengganggu kinerja dan psikologis para Kepala OPD.
Asep meminta kepada WH untuk segara menindaklanjuti adanya assesment bagi pejabat pemprov Banten.
“Saya minta kepada gubernur dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) yang hadir di sini untuk segera membentuk panita seleksi assesment itu seperti apa, supaya apa yang menjadi tupoksi OPD segera leading,” ungkap Asep.
“(Soal berobat gratis berbasis KTP) perlu ada formulasi yang betul kita pertajam lagi. Tadi Pak Fitron sebagai Komisi V juga sudah memperkuat positioning itu, apa pun niatan jika tidak dipersiapkan dengan baik, jadi suatu kondisi yang tidak baik out put-nya,” imbuhnya.(Rus)
