Serang – Pemkab Pandeglang mengusulkan sejumlah jalan tak bertuan alias jalan non status dan jalan kabupaten untuk menjadi kewenangan Provinsi Banten.
Hal itu diusulkan Pemkab Pandeglang saat Pemerintah Provinsi Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemprov Banten 2019 yang digelar di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Selasa, 10 April 2018.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Kurnia Satriawan mengatakan, alasanya diusulkan jalan tersebut lantaran kemampuan fiskal Pemkab Pandeglang kecil.
“Ada, tapi jalan non status, kita usulkan menjadi kewenangan provinsi,”kata Kurnia kepada Banten Hits.
“Tapi kan Provinsi juga ada ketetapan, ketika kita usulkan mereka akan kaji, dan akan melaksanakan keputusan gubernur tentang yang tadinya jalan non status menjadi jalan kabupaten,” tambahnya.
Jalan yang diusulkan Pemkab Pandeglang supaya menjadi kewenangan Provinsi Banten, di antaranya Sumur-Taman Jaya (non status), Sodong-Kadu Mula, Cimanying-Pasar Menes- Muruy-Jiput, Bama-Pagelaran-Perdana, Cadasari- Sukajaya, Karang Tanjung- Nanggor.
Kemudian, Jalan Menas-Baru Satu, Muruy-Tenjo Lahang, Maja-Banja- Cikeper, Perbatasan Rangkas, Jiput-Citaman, Bengras-Kaowyang-Cinoyong, Mandalawangi-Cilimus Luhur, Sobang -Teluk Lada, Curug Ciung-Cipaas, Padali-Pasir Nangka- Erjeruk.
Pemkab Minta Pemprov Perbaiki Jalan di Pandeglang
Tak hanya itu, Jalan Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Pandeglang sepanjang 42 kilometer diharapkan tahun depan dapat segera diperbaiki.
“Pak Gubernur punya target, pertama infrastruktur, kalau jalan kurang baiki kata pak Gubernur 165 KM, seingat saya di Pandeglang itu ada 42 KM, harapan saya yang 42 dua itu juga bisa ditangani segara ditahun ini,” katanya.
Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita yang juga hadir dalam Musrenbang mengaku program yang diajukan oleh Kabupaten Pandeglang tidak jauh dengan apa yang difokuskan oleh Provinsi Banten. Menurutnya program yang diajukan masih tetap Infrastruktur karena masih ada jalan Provinsi dan Kabupaten yang kondisinya masih rusak.
“Utang kami untuk jalan Kabupaten masih ada 31% lagi yang masih rusak, itu berada di wilayah zona 4,5, dan 6. Saya harap jalan provinsi juga segera diselesaikan seperti apa yang tadi disampaikan Bapak Gubernur Banten,” ungkap Irna.
Dirinya berharap, jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat segera dibangun. Selama ini kata Irna, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan itu kepada Kabupaten, padahal kewenangan itu ada di Provinsi Banten.
“Masyarakat tidak ingin mengetahui jalan itu kewenangan siapa yang penting jalan ibu bagus. Untuk itu, kita ingin bagi tugas dengan provinsi agar permasalahan jalan ini dapat terselesaikan,” ucapnya.
Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengatakan, masih banyaknya Infrastruktur jalan yang rusak, sarana pendidikan dan masyarakat yang belum terakomodir oleh jaminan kesehatan, membuat Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan ini jadi program primadona untuk penganggaran tahun 2019 di Provinsi Banten.
“Kurang lebih ada 165 km jalan dalam keadaan rusak ,” kata Wahidin Halim saat membuka Musrenbang.
Menurut WH, tahun ini Pemprov Banten akan menganggarkan pembangunan jalan sepanjang 100 KM. Kata dia, permasalahannya saat ini yang terjadi yaitu kesiapan aparatur dalam pelaksanaan lelang proyek yang dilakukan.
“Kita baru mulai Maret-April baru ada pelelangan. Ini memang lambat, kemarin kita ditegur penyerapan cukup rendah triwulan pertama 12 % oleh DPRD Prov Banten,” ungkapnya.(Rus)
