Serang – Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy terus-terusan dikritik mahasiswa Banten. Bahkan, gelombang aksi terus dilakukan mahasiswa untuk menyoroti janji kampanye WH-Andika yang tak kunjung terealisasi.
BACA JUGA: Gelombang Aksi Mahasiswa Terus Muncul, Janji Kampanye WH-Andika Disebut Ajang Pembodohan
Menanggapi kritik yang disampaikan mahasiswa, melalui siaran pers yang diterbitkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Jumat, 13 April 2018, WH mengatakan, program pembangunan yang dilakukannya nyata bukan fiksi.
BACA JUGA: KMS 30 Sebut Janji Kampanye WH-Andika Cerita Fiksi
WH menegaskan, dirinya bersama Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, membuat program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Silahkan aja kalau ada pihak yang mau ngomong apa saja, yang penting kami tetap komitmen menjalankan apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Masyarakat aja sabar menunggu apa yang sedang kami canangkan. Semua kebutuhan masyarakat sudah kita akomodir dan disesuaikan dengan program prioritas, sesuai yang ada di visi misi kami, dan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022,” kata WH.
WH menjelaskan, seluruh program pembangunan termuat dalam RPJMD adalah jawaban atas semua kebutuhan masyarakat setelah dirinya berkeliling dan berdiskusi dengan seluruh elemen masyarakat Banten. Dari seluruh program pembangunan itu, teradapat tiga prioritas utama pembangunan yang harus segera diselesaikan, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrstruktur.
“Selain 3 program tersebut juga, pembangunan sektor lain jangan sampai ketinggalan, semua harus bergerak maju. Dan Yang paling terutama adalah tetap harus kita jaga misi pertama kita yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar,” katanya.
Terkait program pembangunan Pemprov Banten, nmahasiswa Banten yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) menyoroti APBD Provinsi Banten sebesar Rp 11,3 triliun seharusnya mampu menyejahterakan masyarakat. Namun, hingga saat ini, kondisi masyarakat Banten masih jauh dari sejahtera. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah utama WH-Andika.
Koordinator HMB Adhia Muzakki menyebut APBD Pemerintah Provinsi Banten 2017 mencapai Rp 9,4 triliun yang mengendap. Menurutnya, Pemprov Banten harus menjelaskan secara transparan pengendapan dana tersebut, sesusai visi tranparansi anggaran Pemprov Banten yang sudah tertuang di RPJMD.
“Semestinya OPD di Provinsi Banten ini harus lari merealisasikan program prioritas yang telah dicantumkan di RPJMD. Sudahlah, bangun dari tempat tidur! Ini demi menyejahterakan rakyat Banten. Potret Banten saat ini masih karut marut dari sektor infrastruktur jalan, pendidikan masih belum memadai, kesehatan masih belum memadai. Tiga hal ini sangat penting,” papar Adhia.
BACA JUGA: Mahasiswa Banten Soroti Rp 9,4 Triliun APBD Banten yang Mengendap
Tak hanya mahasiswa, soal rendahnya serapan anggaran di Provinsi Banten juga pernah disuarakan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah saat ditemui wartawan di Pemkot Serang, 14 Maret 2018. Asep menyebutkan, di sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah kepemimpinan WH-Andika terlihat ragu-ragu dan cenderung stagnan dalam penyerapan anggaran.
BACA JUGA: Ketua DPRD Sebut Penyerapan Anggaran di Banten Baru 1 Persen
Tuding Ada Pihak yang Membuat Opini WH-Andika Tak Mampu Bekerja
Dalam siaran pers yang ditandatangani Kabid Aplikasi Informatika dan Komunikasi Amal Herawan Budhi, Wahidin juga menuding ada pihak yang mendorong opini seolah-olah gubernur tidak mampu melaksanakan tugasnya.
“Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, jangan buat masyarakat jadi bingung. Gubernur dan Wakil Gubernurnya masih orang baik dan bener. Jangan karena denger soal serapan, terus ribut dan berkomentar. Bicara langsung saja ke saya, kita diskusikan sama-sama. Kita bangun Banten,” tandasnya.(Rus)