Serang – Program berobat gratis pakai KTP bagi warga Banten yang merupakan program yang didengungkan pasangan WH-Andika sejak kampanye Pilgub Banten 2017, hingga saat ini masih belum jelas ujung pangkalnya.
Dalam beberapa kesempatan WH selalu menegaskan berobat gratis pakai KTP buat warga Banten tidak berseberangan dengan aturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Berobat Gratis Pakai KTP Bisa Pangkas Rp 300 M Pembayaran Premi BPJS 2 Juta Warga Banten
Bahkan, usai menyampaikan LKDP di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Jalan Palka, Nomor 1, Kota Serang, Rabu, 28 Maret 2018, WH secara tegas menyebut berobat gratis pakai KTP sudah berlaku.
“Kalau kamu sakit bilang saja (pakai fasilitas) Jamkesda. Kamu sudah ditanggung oleh pemerintah. Sudah kita anggarkan. Bilang aja masyarakat yang sakit, yang susah dan sebagainya di luar BPJS. Ditanggung sekarang juga,” kata Wahidin kala itu.
“Tak perlu menggunakan surat keterangan tidak mampu, cukup menunjukkan KTP kepada rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” sambungnya.
Namun, klaim WH itu tak bisa langsung dlaksanakan di daerah karena Pemprov Banten masih belum melakukan koordinasi terkait teknis pembiayaan program tersebut.
BACA JUGA: WH Sebut Berobat Gratis Pakai KTP Sudah Berlaku, Irna: Pemprov Belum Koordinasi
Terkait polemik berobat gratis pakai KTP ini, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Senin, 16 April 2018, memberikan pernyataan yang seolah membantahkan pernyataan WH. Jika menurut WH, program berobat gratis tak melanggar aturan, justru Andika menyatakan sebaliknya.
Menurut Andika, Pemprov Banten hingga saat ini masih melobi pemerintah pusat supaya program unggulan tersebut bisa terealisasi. Pasalnya, jika dipaksakan direalisasikan saat ini Pemprov Banten dihadapkan dengan aturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Paksakan Program Berobat Gratis Pakai KTP, Pattiro Sebut WH-Andika Bisa Diberhentikan
“(Terkait program berbat gratis) saya dengan pak gubernur (tujuannya) yang terpenting masyarakat ingin terlayani. Kami pemerintah ingin melayani, tapi tidak berbenturan dengan undang-undang. Yang kami hadapi sekarang ini (terkait program berobat gratis) undang-undang dari pemerintah pusat,” ungkap Andika di Hotel Horison Ultima Serang.
Meski tak menyebutkan undang-undang apa yang menghambat program tersebut, Andika mempertegas pernyataannya dengan menyebut rogram yang diajukan Pemprov Banten dicoret Kementerian Kesehatan.
“Bahkan program kemarin pun dari Kementerian Kesehatan kita dicoret,” ujar mantan anggota DPR RI itu.
Politisi Golkar ini mengungkapkan, berobat gratis pakai KTP sangat dibutuhkan warga Banten untuk mendapatkan aksesibility pelayanan kesehatan dengan KTP gratis. Menurutnya, Pemprov Banten mengaku keberatan dan tidak sanggup membayar premi yang bisa menelan anggaran Rp 400 milar sampi 600 miliar.
“Kalau kita harus membayar 2 juta (warga untuk bayar) premi, 400 miliar sampai 600 miliar, uangnya gak ada, kita ingin efisiensi, yang sakit saja kita bayar, Rp 100 miliar atau 200 miliar. Logika berfikirnya kita punya skala prioritas yang lain,” ungkapanya.
“Kan pemerintah pusat (menyarankan) bagaimana memprogramkan efektivitas penganggaran daerah, kan begitu. Kalau kita bayar semuanya 600 miliar (untuk 2 juta warga,sementara) yang sakitnya hanya 10 persen gak terserap, sayang juga kan. Meding kita pakai untuk prioritas lainya, pembangunan fisik dan pembangunan sekolah,” tambahnya.(Rus)
