Menkes Nila F Moeloek akhirnya merestui pemberlakuan berobat gratis pakai KTP di Banten. Tampak suasana Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018 yang dihadiri langsung Gubernur Banten Wahidin Halim, Direktur BPJS Pusat, pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemprov Banten. Rapat dipimpin langsung anggota DPD/MPR RI dari Provinsi Banten Ahmad Subadri.(FOTO: Istimewa)
Tangerang – Gonjang-ganjing pemberlakuan program berobat gratis pakai KTP yang merupakan terobosan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy akhirnya memperoleh kepastian setelah Menkes Nila F Moeloek merestui program tersebut.
Hal itu disampaikan Nila saat menghadiri Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018 yang dihadiri langsung Gubernur Banten Wahidin Halim, Direktur BPJS Pusat, pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemprov Banten. Rapat dipimpin langsung anggota DPD/MPR RI dari Provinsi Banten Ahmad Subadri.
“Kebijakan ini bisa didesain menjadi program jaring pengaman sosial (social safety nett),” ujar Nila dalam keterangan pers yang diterima Banten Hits.
Menkes menyatakan sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Banten untuk melindungi warganya melalui berobat gratis bagi warga miskin dengan menggunakan KTP. Pemerintah Provinsi Banten sudah menyediakan anggaran hingga Rp 126 miliar untuk program itu.
Menkes Sarankan Selaraskan JKN
Nila menyarankan, upaya baik Pemprov Banten tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menkes mengakui upaya menyelaraskan kebijakan pelayanan kesehatan gratis Pemprov Banten dengan JKN memerlukan waktu.
“Sementara, kata Pak Gubernur barusan, saat ini sudah banyak masyarakat yang menderita sakit dan memerlukan pengobatan segera. Itu sebabnya Saya menyarankan agar Pemprov Banten dapat menggunakan pola jaring pengaman sosial (sosial safety nett) dalam merealisasikan program kesehatan gratisnya,” terangnya.
Meski demikian, Menkes menyarankan Pemprov Banten untuk berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu harus dilakukan supaya kebijakan Pemprov Banten tidak menemui kendala pada masa yang akan datang.
Selain itu, Pemprov Banten dituntut membuat roadmap pelaksanaan kebijakan berobat gratis tersebut untuk diintegrasikan dengan program JKN pada masa yang akan datang.
“Supaya program berobat gratis yang sekarang berjalan diintegrasikan dengan program JKN, tandas Menkes.
Dukungan Menteri Kesehatan ini akhirnya menjawab apa yang selama ini diusulkan dan diinginkan Wahidin terkait program Kesehatan gratis bagi warga masyarakat Banten hanya dengan menggunakan KTP. WH panggilan populer Wahidin Halim menegaskan, hal ini bukan hanya sekedar memenuhi janji politik dirinya ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Tetapi, hal ini sudah menjadi cita-cita dirinya untuk membantu warga masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk berobat secara langsung ke seluruh RS yang ada di Provinsi Banten.
“Sejak dahulu, saya memang sudah niat kalau jadi Kepala Daerah saya akan menggratiskan biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan bangun infrastruktur yang bagus. Kasihan masyarakat itu, kalau sakit harus lalui prosedur panjang,” kata WH.
Program berobat gartis pakai KTP, lanjut WH, bukan akan menentang kebijakan kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah pusat, namun sebagai gubernur beserta jajarannya, dirinya memiliki tanggung jawab moral dan kerap menyaksikan sendiri kondisi warga masyarakatnya.
“Masa warga sakit masih ditolak RS dan Rumah Sakit Umum Negeri dan Swasta kan banyak sekali di Prov Banten, masa warga saya ga bisa masuk, selain itu juga yang sakit kan tidak akan semuanya sakit berbarengan,” tegas WH.
Jika programnya ini untuk mencover keadaan yang sedang terjadi saat ini sementara yang lainnya masih tetap terintegrasikan program kesehatan JKN. Meski, katanya, mengintegrasikan kesehatan gratis dengan JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tidak serta merta seluruh masyarakat terlayani. Tidak sedikit kekurangan yang ada BPJS saat ini. Misalnya, masyarakat Kab. Lebak, tidak bisa dilayani oleh rumah sakit yang ada di Tangerang.
“Sementara fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat hanya ada di Rumah Sakit Tangerang tersebut. Ini memerlukan proses dan waktu yang lama lagi, tambahnya. Sedangkan program yang digagas Pemprov Banten memungkina berobat dimana saja. Bahkan berobat diluar Banten, tidak perlu SKTM. Kalau pakai SKTM nantinya banyak calo lagi,” selorohnya.
Gubernur juga mengatakan, jika pertemuan Rapat Kerja yang digagas oleh DPD RI dengan Menteri Kesehatan, BPJS dan Pemprov Banten ini, sangat menyambut baik, hal ini menunjukkan jika apa program yang ia canangkan saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Semua karena program pembangunan yang ditetapkan dirinya semua pro rakyat, Saya tidak kuat melihat rakyat merintih sakit butuh pengobatan,” tandasnya.(Rus)
