Serang – Wali Kota Cilegon non aktif Tubagus Iman Ariyadi dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp275 juta dalam kasus suap pengurusan izin pembangunan Transmart di Kawasan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) sebesar Rp1,5 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada kader Partai Golkar tersebut berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani hukuman.
Selain Iman, KPK juga menuntut Kepala DPMPTSP Cilegon Akhmad Dita Prawira 8 tahun penjara dan denda Rp 225 juta. Sementara Direktur PT Jayatama Ramayasa yang juga kader Golkar dituntut 5 tahun.
“Menjatuhkan terhadap terdakwa Hendri berupa pidana penjara selama 5 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000. Apabila tidak membayar maka ganti dengan pidana kurungan selama bulan,” kata JPU di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (2/5/2018).
Ketiganya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999 tentang KUHP Jo Pasal 84 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1.(Nda)
 sebesar Rp1,5 miliar.){kind=link}