Connect with us

METROPOLITAN

Penggelembungan Data Penerima Tunjangan Daerah Pandeglang Dilakukan dari Tahun 2010

Published

on

Terdakwa Korupsi Tunjangan Daerah

Empat terdakwa kasus korupsi tunjangan daerah Dindik Pandeglang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Serang. (Foto: Dok. Banten Hits/Saepulloh)

Serang – Kerugian negara akibat korupsi dana tunjangan daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang mencapai Rp11 miliar.

Mantan Kepala Dindik Pandeglang yang kini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Serang, Abdul Aziz membantah mencicipi uang haram tersebut.

“Enggak pernah (menerima) kita,” kilah Azis, kepada Banten Hits, Jumat (27/4/2018) lalu.

BACA JUGA: Korupsi Tunjangan Daerah Pandeglang, Jaksa Sebut Ila Ikut Gelembungkan Data Penerima

Menjabat sebagai kadindik pada tahun 2012-2013, Aziz mengaku tidak tahu menahu soal uang tersebut. Terkait dengan validasi data jumlah guru penerima tunjangan daerah, Aziz mengatakan, diurus oleh petugas teknis. Saat diajukan ke ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pun sudah sesuai ketentuan.

BACA :  Polisi Imbau Masyarakat Tangerang Jangan Terpancing Isu Penculikan Anak di Medsos

“Kita sebagai kadis, (pengajuan dana) ada petugas teknis yang menangani itu, dari membuat persyaratan secara lengkap, ada mekanisme dan aturanya. Semuanya sudah sesuai ketentuan,” terangnya.

Azis mengungkapkan, penggelembungan data penerima tersebut sudah terjadi sejak tahun 2010. Hal tersebut ia ketahui dari Muhammad Amri, kadindik periode 2015.

“Hanya masalahnya penggelembungan, itu bukan masa saya dan saya tahunya (ada penggelembungan) setelah jadi tersangka sekitar bulan Februari 2017 dari Pak Amri berdasarkan laporan Ila,” ungkapya.

“Mana kita tahu, wong kita mah melanjutkan. (Penggelembungan) itu sudah ada dari tahun 2010. Faktanya bendahara 2010-2011 sudah menjadi tersangka, hanya meninggal,” tambanya.

BACA JUGA: Mereka yang Disebut Terima Uang Korupsi Tunjangan Daerah Pandeglang

BACA :  Empat Kecamatan di Serang Zona Merah Peredaran Narkoba

Sementara itu,  Sekretaris Dindik periode 2012-2016 Nurhasan yang kini menjabat sebagai Sekretaris Diskomasantik Pandeglang menolak diwawancarai. Dalam dakwaan JPU, namanya juga disebut menerima uang korupsi tersebut.(Nda)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler