Connect with us

METROPOLITAN

Tak Ajukan Eksepsi, Kuasa Hukum Terdakwa Tunjangan Daerah: Buang Waktu

Published

on

Korupsi Tunjangan Daerah

Dua terdakwa korupsi tunjangan daerah Dindik Pandeglang, Ila Nuriawati dan Rika Yusilawati jalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Serang. (Foto: Saepulloh/Banten Hits)

Serang – Dua dari empat terdakwa kasus korupsi tunjangan daerah Dindik Kabupaten Pandeglang tak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satunya Ila Nuriawati.

BACA JUGA: Terdakwa Kasus Tunjangan Daerah Pandeglang Minta Hakim Tolak Dakwaan Jaksa

Kuasa hukum Ila, Dedi Dj mengatakan, eksepsi tidak diajukan untuk mempercepat proses persidangan.

“Kita pengen klien kita ini bebas dari jeratan hukum dengan proses (persidangan) yang cepat,” kata Dedi, kepada Banten Hits, di Pengadilan Negeri Serang, Jumat (4/5/2018).

Dedi menuturkan, berdasarkan pengalamannya, eksepsi dalam persidangan tindak pidana korupsi sangat jarang dikabulkan oleh majelis.

“Buang waktu. Menurut hemat kami itu tidak penting, kami akan bermain pada keterangan saksi dan pembelaan,” ujarnya.

Terkait dengan dakwaan JPU Kejari Pandeglang, Dedi menilai dakwaan tersebut tidak berlandaskan hukum. Apalagi saat itu, Ila hanya sebagai TKS, tak lebih hanyalah sebagai juru ketik saja. Sementara praktik korupsi justru dilakukan oleh oknum pejabat.

“Honorer, (dia) juru ketik tidak punya kewenangan. Tidak bisa disebut penyalahgunaan wewenang, dia kan hanya tenaga sukarela,” terang Dedi.

BACA JUGA: Korupsi Tunjangan Daerah Pandeglang, Jaksa Sebut Ila Ikut Gelembungkan Data Penerima

Dalam dakwaan jaksa, Ila disebut merupakan orang yang membagi-bagikan uang haram hasil korupsi tunjangan daerah kepada sejumlah pejabat. Dedi mengaku tertarik agar kasus tersebut diusut tuntas.

“Orang awam pun paham, enggak mungkin sekelas pegawai sukarela bisa membagi-bagikan (uang). Tidak mungkin lah, itu hanya bualan orang-orang yang memang berkelit dalam persoalan ini,” tandasnya.(Nda)

Trending