Connect with us

METROPOLITAN

Pengelolaan Tahura Banten Jadi Kewenangan Kabupaten Pandeglang

Published

on

Tahura Banten

Surat Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem perihal pengelolaan Tahura Banten. (Foto: Saepulloh/Banten Hits)

Pandeglang – Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang akhirnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

Kewenangan pengelolaan Tahura Banten kepada Kabupaten Pandeglang setelah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (DKSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menganulir surat bernomor Nomor S.244/KSDAE/KK/KSA 1/6/2016 tertanggal 13 Juni 2016.

Melalui surat bernomor S.186/KSDAE/PIKA/KSA/0/4/2017 tentang Pengelolaan Tahura Banten yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal SDAE Bambang Hendroyono pada tanggal 26 April 2018. Surat tersebut menjawab surat yang dilayangkan gubernur Banten kepada Menteri LHK pada tanggal 18 November 2016.

BACA :  Polres Serang Kota Sidak Gudang Minyak Goreng di Ibukota Banten; Pastikan Distribusi Lancar

Dalam surat tersebut, SDAE menyampaikan, terdapat surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.244/KSDAE/KK/KSA 1/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal tersebut diatas, yang salah satu butirnya menyampaikan bahwa usulan bupati Pandeglang terkait pengalihan wewenang pengelolaan Tahura Banten dari Pemprov Banten ke Pemkab Pandeglang akan mengakibatkan perubahan tata kelola Pemprov Banten, yang telah mendapat dukungan dari bupati Pandeglang.

Oleh sebab itu, pengelolaan Tahura Banten agar tetap dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, sedangkan program-program Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar diintegrasikan dan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola Tahura tersebut.

Berdasarkan telaahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah SDAE menyampaikan: Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan pengelolaan Tahura yang berada dalam kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota.

BACA :  Klaster Industri Penyumbang Kasus Covid-19 Paling Banyak di Kab. Tangerang

Mengingat kawasan Tahura Banten berada dalam wilayah administrasi Pemkab Pandeglang, maka sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemprov Banten tidak lagi memiliki kewenangan pengelolaan Tahura tersebut, dan segera mengalihkan personel, pendanaan, prasarana, serta dokumen (P3D) kepada Pemkab Pandeglang.

Dalam hal terjadi konflik pengelolaan Tahura Banten, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelesaian sengketa kewenangan pengelolaan Tahura Banten tersebut dikoordinasikan dengan atasan pejabat pemerintahan yang bersengketa, yaitu Mendagri.(Nda)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler