Serang – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang juga Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengklaim, pembangunan di kabupaten yang dipimpinnya merupakan hasil kerja kader Golkar.
“(Kader) yang duduk di eksekutif pemegang kebijakan, sebagai pengarah kebijakan itu ke arah mana, saya selaku kader Golkar. Di legislatif, Golkar memiliki jumlah kursi (terbanyak) sehingga mendudukan kadernya sebagai Ketua DPRD,” kata Tatu, Selasa (22/5/2018).
Klaim Tatu bahwa pembangunan di Kabupaten Serang merupakan hasil kader partai Golkar dikarenakan kebijakan yang dibuat karena dirinya sebagai eksekutif dan Golkar merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD.
“Ini bisa diklaim bahwa hasil kerja kader Golkar. Karena di eksekutif dan legislatif tidak bisa dibantah yang duduk adalah kader Golkar,” ujarnya.
Pembangunan hasil pemikiran kader partai berlambang pohon beringin kata Tatu sudah tertuang dalam RPJMD, terutama kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi prioritas, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Itu yang menjadi skala prioritas dan telah menjadi komitmen legislatif harus diutamakan,” katanya.
Menurutnya, program kerja yang tertuang dalam RPJMD hingga tahun 2020 sudah on the track, penyampaian kinerja diklaim tercapai dalam setiap tahun. Hanya soal pengentasan pengangguran dan kemiskinan Tatu mengaku, belum siginifikan.
“Hanya kemiskinan dan pengangguran belum sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ucapnya.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa sependapat jika pembangunan di Kabupaten Serang merupakan hasil kerja kader Golkar yang memang banyak kadernya duduk di parlemen.
“Otomatis karena mayoritas menjadi pengendali terhadap kebijakan-kebijakan anggaran. Sehingga usulan pembangunan yang diajukan bupati selaku kader Golkar. Terus jadi pengendali di parlemen, itu logika sederhananya,” terang Pandji.
Jika pun masih ada partai lain di DPRD, lanjut Panji, para kader Golkar mengajak koalisi dengan partai lain. Sehingga Golkar bisa meyakinkan partai lain untuk menyetujui program yang populis dan pro rakyat.
“Bagaimana Golkar bisa menyakinkan partai-partai lain untuk merencanakan program yang populis pro rakyat, begitu. Walaupun bukan pengendali tapi bisa menjadi inisiator partai-partai lain,” tuturnya.
Pandji mengatakan, klaim Tatu bukan berarti mendiskriminasi pantai lain di DPRD. Panji membantah hal itu. Menurutnya hasil pengambunan tersebut hasil kerja barengan hanya saja kader Golkar yang memiliki inisiatif.
“Enggak, ini kerja bareng, tapi inisiasi dan pengendali boleh dikatakan Golkar, karena mayoritas di situ. Kalau kurang, bagaimana Golkar bisa meyakinkan partai-partai lainnya terhadap sasaran dan program yang pro rakyat,” pungkasnya.(Nda)
