Serang – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Pusat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk meminta maaf terkait dengan batalnya Banten Nasional Islamic Faestival yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 18-22 April 2018.
Pasalnya, acara yang sudah hampir 100 persen siap digelar harus dibatalkan karena izin penggunaan Alun-alun Serang Barat yang sudah mendapat izin dari Pemkot Serang justru bersamaan dengan dua kegiatan lain yang juga mengantongi izin pemerintah daerah, yakni safari Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono dan Seba Baduy.
Fatayat NU selaku pihak penyelenggara mengaku mengalami kerugian baik moril maupan materil hingga ratusan juta rupiah. Termasuk kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sayap NU tersebut.
“Yang kami inginkan solusi ke depannya, karena ini menyangkut dua lembaga antara lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. Kami juga ingin tetap ada sinergi antara NU dan pemerintah,” kata Sekretaris LPBHNU Syamsudin Salawat Pesilette seuisai bertemu dengan Asisten Ekbang dan Kesra Pemkot Serang Moch Poppy Nopriadi, Jumat (25/5/2018).
Menurutnya, jika dilihat dalam administrasi pemerintahan, penerbitan izin yang dikeluarkan dalam waktu bersamaan merupakan kelalain. Namun demikian, LPBHNU akan mengedepankan musyawarah sesuai tradisi NU sebelum mengambil langkah hukum.
“Ada permintaan maaf dari pemda setempat sebetulnya sudah sesuatu luar biasa yang bisa menenangkan gejolak di kalangan NU. Iya (diskriminasi) itu yang dirasakan Fatayat, kenapa kok dengan mudah pemda mengeluarkan izin kepada lembaga lain, sementara Fatayat lebih dulu mendapatkan izin. Lalu dengan gampangnya lembaga lain karena aspek politik dan keuangan yang lebih memiliki kekuatan bisa dengan leluasa menggunakan tempat yang sama,” sesal Syamsudin.
 Pusat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk meminta maaf terkait dengan batalnya Banten Nasional Islamic Faestival yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 18-22 April 2018.){kind=link}