Lihat Fakta, BI Pesimistis Program Sekolah Gratis di Banten Terwujud

Date:

Tasyakuran Banten Bersatu Inovatif (BI)
Tasyakuran satu tahun Banten Bersatu Inovatif (BI). Pendidikan gratis bagi SMA/SMK yang menjadi janji kampanye Gubernur Banten Wahidin Halim menjadi perhatian. (Foto: Saepulloh/Banten Hits)

Serang – Selain berobat gratis hanya dengan KTP bagi warga miskin. Program yang juga menjadi janji kampanye Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) adalah sekolah gratis untuk SMA/SMK.

Tidak ubahnya seperti pada program berobat gratis. Program bidang pendidikan ini juga menjadi perdebatan sejumlah kalangan. Salah satunya Banten Bersatu Inovatif (BI) yang pesimistis program ini bisa cepat terwujud.

BACA JUGA: Hardiknas, Mahasiswa Tagih Janji Wahidin Halim soal Sekolah Gratis

“Masih jauh untuk pendidikan gratis,” kata Ketua Umum BI Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman saat acara tasyakuran satu tahun BI di Dwiza Resto, Kota Serang, Sabtu (27/5/2018) malam.

“Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri Untuk Siapa?” menjadi tema yang diusung dalam acara tersebut.

Pesimis jika program tersebut akan sulit diwujudkan kata Ibnu melihat fakta. Sebut saja, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bosda yang selalu terlambat.

“BOS aja selalu telat. Pak WH-Andika bulan Mei 2017 memimpin. Di triwulan kedua bulan Mei (2017) BOS telat, wajar lah karena baru duduk-kan. Triwulan ketiga dan empat ternyata masih telat, 2018 dari triwulan satu dan dua juga telat. Itu baru BOS, terus Bosda yang notabene dikelola pemprov lebih telat dari BOS. Bagaimana untuk menggratiskan, anggaran yang sudah disediakan saja selalu telat,” papar Ibnu.

BACA JUGA: Pemprov Banten akan Anggarkan Dana untuk Sekolah Gratis Tingkat SMA/SMK pada 2018

Menjadi pertanyaan bagi Ibnu apakah setiap keterlambatan dalam penyaluran BOS tidak dilakukan evaluasi. Menurutnya, masih dalam kewajaran jika keterlambatan hanya sekitar satu minggu, namun jika sudah berbulan-bulan sangat tidak wajar.

Sama halnya dengan program berobat gratis yang berbenturan dengan UU JKN. Ibnu mempertanyakan apakah program sekolah gratis tidak berbenturan dengan program pemerintah pusat yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP). Maka dari itu butuh kajian matang yang dilakukan oleh Pemprov Banten.

BACA JUGA: Sudah Direstui Menkes, Andika Hazrumy Masih Sebut Berobat Gratis Pakai KTP Terbentur Undang-undang

“Harus dibedah lagi, dikaji ulang. Sinkronisasi sejauh mana, jauh lah kalau dari arah sana (sekolah gratis) benahi BOS saja dulu,” saran Ibnu.

Apakah itu artinya program WH-Andika tidak dikaji terlebih dulu dan hanya sebatas untuk kepentingan kampanye?.

“Wallahu a’lam, teman-teman media lebih cerdas daripada saya,” pungkasnya.(Nda)

Author

Terpopuler

Share post:

Berita Lainnya
Related

Jumat Curhat Polda Metro Jaya di Legok; Cara Humanis Polsek Legok Ciptakan Kamtibmas dan Dekatkan Diri ke Warga

Berita Tangerang - Kejahatan jalanan dan kenakalan remaja menjadi...

Respons Aduan Warga, KASN Lakukan Analisa dan Akan Minta Klarifikasi Sekda Kabupaten Tangerang

Berita Tangerang - Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN...

Sekda Kabupaten Tangerang Dilaporkan Warga Sukamulya ke KASN terkait Dugaan Pelanggaran Etik ASN

Berita Tangerang - Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Tangerang,...

Digugat Warga dan ‘Diminta’ Pengembang, Bagaimana Nasib 24 Aset Milik Pemkab Tangerang Sekarang?

Berita Tangerang - Sedikitnya 24 aset Pemkab Tangerang saat...