Connect with us

METROPOLITAN

Dindik Pandeglang tak Persoalkan Pungutan Sekolah

Published

on

Pungutan Siswa

Foto Ilustrasi/Tribunnews.com

Pandeglang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pandeglang tidak mempersoalkan pungutan kepada wali murid sebagai bentuk partisipasi untuk membantu sekolah agar lebih baik.

“Dalam Undang-undang Pendidikan, masyarakat boleh ikut berpartisipasi di sekolah,” kata Kadindik Pandeglang Olis Solihin, Rabu (6/6/2018).

Asalkan kata Olis, pungutan kepada wali murid berdasarkan hasil kesepakatan antara sekolah dengan wali murid.

“Kalau hasil kesepakatan itu boleh, tapi uangnya tidak boleh dipegang sekolah harus dipegang komite,” jelas Olis.

Namun, Olis menegaskan, pungutan tidak dibenarkan untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP. Jika ditemukan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada sekolah tersebut.

BACA :  Geram PPDB 2019 Ditunda, Wahidin Halim : Kalau Perlu Bikin Sekolah Nanti Kepala Sekolahnya Gubernur dan Wakil Gubernur!

“Kalau ada laporkan, kami berikan sanksi,” tegasnya.

Dijelaskan Olis, tidak ada yang berbeda pada PPDB tahun ajaran 2018-2019. Hanya saja, dindik masih menunggu tanda tangan bupati terkait Surat Keputusan (SK) tentang PPDB.

“Sudah kita buat SK PPDB-nya, cuma belum ditandatangani ibu (bupati) karena masih umroh. Sama saja dengan tahun kemarin, usia maksimal tujuh tahun, kalau anaknya itu super pinter boleh masuk, tapi harus ada rekomendasi dari psikolog agar memenuhi syarat-syarat PPDB,” paparnya.(Nda)



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler