Serang – Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB online di Banten untuk tingkat SMA/SMKN tahun menjadi PPDB terburuk. Indikatornya dimulai dari website resmi PPDB sulit diakses karena kapasitas server tak mumpuni, hingga perpanjangan waktu penerimaan PPDB yang diperpanjang dari Rabu-Sabtu, 27-30 Juni 2018.
Karut-marut proses PPDB di Banten ini disikapi Kumpulan Mahasiswa Lebak (Kumala) Cabang Rangkasbitung dengan menggelar aksi demo di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa, 3 Juli 2018.
BACA JUGA: PPDB Online Karut-Marut, Kumala Demo Pusat Pemerintahan Banten
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten kembali untuk segera mengevaluasi PPDB supaya nilai peserta yang sudah mendaftar tidak hilang dan tidak mengalami perubahan.
“Kita analisa, kita evaluasi supaya betul-betul supaya nilainya tidak hilang atau rubah. Misalnya daftar ke sekolah ini berubah kesekolah ini. Saya tugaskan Kominfo dan Dindik untu segara mengevaluasi, menginventarisir jangan sampai ada kesalahan teknis dalam penempatan siswa-siswi yang memang sudah terdaftar,” kata Andika usai rapat pimpinan di Kantor Bappeda Provinsi Banten, Selasa, 3 Juli 2018.
Andika juga mengomentari isu yang beredar terkait adanya data pendaftaran yang hilang yang diduga adanya permainan dan jual beli PPDB hingga Rp 15 juta. Dengan tegas Andika akan memberikan tegas jika terbukti.
“Sikat semua! Saya sudah ingatkan (ke jajaran) jangan sampai ada jual beli PPDB,” tegas Andika.
Untuk mengungkapkan dugaan tersebut, Andika meminta Inspektorat untuk meneriksa semua operator PPDB, Menurutnya, Operator paling mengetahui betul dalam memvalidasi semua data pendaftaran.
“Dalam kaitan ini saya juga sudah memerintahkan inspektorat untuk memeriksa seluruh operator. Dalam kaitanya ini operator memang memasukan, memverifikasi memvalidasi data-data siswa-siswi tersebut. Operator (yang diperiksa) baik sekup besar di Dindik sampai ke sekolah-sekolah,” kata Andika.
Pemeriksaan terhadap semua operator PPDB, lanjut Andika, untuk memastikan apakah ada persoalan teknis atau memang ada permainan di Sumber daya manusia itu sendiri. (Rus)
