Connect with us

METROPOLITAN

Karut-Marut PPDB Online, Gubernur Wahidin Halim Diminta Bertanggung Jawab

Published

on

WAHIDIN HALIM USAI SERAHKAN LKPD 28 MARET 2018 MENYEBUT PROGRAM BEROBAT GRATIS PAKAI KTP SUDAH BERLAKU

Gubernur Banten Wahidin Halim seusai serahkan LKPD, Maret 2018. (Foto: Dok. Banten Hits)

Serang – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Provinsi Banten tahun ini betul-betul mendapat sorotan publik. Seolah tak belajar dari tahun lalu, PPDB tahun ini kembali bermasalah.

BACA JUGA: PPDB Online Karut-Marut, Kumala Demo Pusat Pemerintahan Banten

Karut-marut PPDB online dinilai seperti benang kusut yang sulit diuraikan. Manajemen PPDB pun dinilai sangat burut dan semerawut sampai-sampai kembali terulang di tahun ini.

Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten Eko Suprianto mengingatkan, sistem PPDB masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Pemprov Banten agar segera berbenah.

Aksi demonstrasi, kepanikan, dan ketidakpuasan masyarakat terkait PPDB seharusnya menjadi tamparan keras Pemprov Banten. Siapa yang bertanggung jawab? Eko menyebut, tidak lain Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Gubernur Banten Wahidin Halim harus bertanggung jawab terkait karut-marut pelaksanaan PPDB online tahun 2018. Termasuk Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Kominfo atas kegagalan pelaksanaan PPDB. Ini bukti bahwa pemerintah di Banten abai dan tidak peduli dengan warganya,” terang Eko dalam keterangan tertulis yang diterima Banten Hits, Senin (8/7/2018).

BACA :  Tetangga Ungkap Sosok Ini Datangi Rumah Korban Lion Air Asal Binong Tangerang

BACA JUGA: Bobrok PPDB Online di Banten; Siswa Dinyatakan Harus Daftar Ulang Tiba-tiba Namanya Hilang

Munculnya permasalahan pada PPDB online ujar Eko, karena tidak siapnya serta tidak dilakukan simulasi yang serius sehingga menjadi kacau. Gubernur harus segera membuat program nyata dalam memperlancar proses pelayanan publik dalam semua kegiatan dan memastikan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan anti-orupsi.

Eko juga menyarankan, pemprov mengkonsolidasikan birokrasi-birokrasi di bawahnya. Hal tersebut untuk memastikan seluruh jajaran profesional, akuntabel, dan transparan.

“Inspektorat Banten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur Banten. Tugas pokoknya membantu gubernur dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara teknis dan administratif, dengan pembinaan dari sekretaris daerah,” paparnya.

BACA :  Gedung Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang Dikirimi Mayat

Lebih lanjut menurut Eko, ada 3 persoalan klasik pendidikan di Provinsi Banten. Pertama, tidak transparannya penggunaan anggaran.

“Mekanisme pengusulan anggaran tak berjalan baik sehingga apa yang diterima sekolah, menurut saya tak sesuai kebutuhan,” ucap Eko

Kedua, yakni PPDB. Kata dia, meski sistem sudah bagus, akan tetapi pasca-tanggal pengumuman mulai tidak konsisten, ditambah lagi persiapan yang belum matang dan tidak dilakukan simulasi yang serius sehingga menjadi kacau. Belum lagi Banten permissif terhadap praktik nakal dan titip-menitip.

“Saya menduga praktik nakal dalam PPDB tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atas titipan dari masyarakat. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, mereka minta bantuan untuk memuluskan jalan masuk ke beberapa sekolah negeri favorit,” kata Eko menduga.

“Ini cerita lama, dan asumsi saya indikasi penitipan siswa yang cukup banyak ke berbagai SMAN, setelah hasil PPDB diumumkan. Pihak yang patut disorot adalah para pejabat di tingkat kabupaten dan kota,” sambungnya.

BACA :  Banjir di Jalan Gatot Subroto Tangerang Mulai Surut

Ketiga, Eko menilai bahwa Banten masih permissif terhadap pungli di sekolah-sekolah.Mulai dari guru yang menerima kadeudeuh (gratifikasi) saat pembagian rapor, pungli untuk mutasi (pindah sekolah), sampai jual seragam dan buku.

“Aturannya kan tidak boleh. Dalam Perda dan PP regulasinya jelas tidak boleh menjual seragam, buku, ngasih les, LKS dan lain-lain. Sampai sekarang itu masih terjadi dan semakin masif dan terstruktur,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Inspektorat untuk memeriksa semua operator PPDB. Andika berpendapat, operator lah yang paling mengetahui betul dalam memvalidasi semua data pendaftaran.

BACA JUGA: PPDB Online di Banten Kacau, Wagub Minta Inspektorat Periksa Seluruh Operator

“Dalam kaitan ini saya juga sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa seluruh operator. Dalam kaitanya ini operator memang memasukan, memverifikasi memvalidasi data-data siswa-siswi tersebut. Operator (yang diperiksa) baik sekup besar di dindik sampai ke sekolah-sekolah,” kata Andika.(Nda)



Terpopuler