Connect with us

METROPOLITAN

NJOP Naik, Kades di Pandeglang Khawatir Sulit Ajukan Dana Desa

Published

on

Ilustrasi PBB

Foto Ilustrasi/net

Pandeglang – Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang naik signifikan pada tahun 2018 dikeluhkan kepala desa (kades) di Kabupaten Pandeglang pasca penyesuaian NJOP PBB pada tahun ini.

Kades Cibaliung Hujaemi mengatakan, sebelum penyesuaian NJOP PBB oleh Pemkab Pandeglang, NJOP Desa Cibaliung pada tahun 2017 hanya berkisar Rp22 juta. Sementara pada tahun ini mencapai Rp55 juta.

“Apalagi di Desa Sukajadi, tahun lalu hanya Rp26 juta, tapi sekarang Rp48 juta,” kata Hujaemi, Rabu (18/7/2018).

Permasalahannya sambung Hujaemi, jika NJOP PBB belum mencapai 50 persen, pemerintah desa tidak bsia mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahap dua. Ia berharap, Pemkab Pandeglang memberikan solusi atau keringanan terkait pengajuan DD.

BACA :  Pertumbuhan Ekonomi Banten Resesi, Wagub Andhika: Pendapatan Daerah Turun Drastis

“Mudah-mudahan ada kebijakan untuk usulan tahap II tidak dikaitkan dengan 50 persen NJOP,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita menjelaskan, sejak tahun 1993, pemerintah belum pernah menaikkan NJOP sehingga perlu ada penyesuaian mengingat Pemkab Pandeglang membutuhkan tambahan anggaran.

“Dari dulu NJOP tidak pernah naik. Kalau NJOP tidak dinaikkan, pendapatan kita tidak bertambah. Bupati dan jajarannya butuh anggaran dari daerah, karena anggaran dari pusat segitu-gitu aja. Cuma memang ada kewajiban melalui Perbup setiap desa harus melunasi 50 persen NJOP agar bisa mencairkan DD. Nanti kita pertimbangkan untuk realisasi DD agar bisa cair,” pungkasnya.(Nda)



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler