Connect with us

METROPOLITAN

Proyek APBD Banten Dikendalikan ‘Dalang’, ALIPP Tantang WH Terapkan ULP Seusai LPSE

Published

on

MAHASISWA BANTEN SOROTI RP 9,4 T APBD BANTEN YANG MENGENDAP

Aktivis antikorupsi Banten Uday Suhada ungkap proyek APBD Banten dikendalikan ‘Dalang’. Uday juga ‘menantang’ WH terapkan ULP seusai LPSE. FOTO Ilustrasi: mahasiswa di Banten berunjuk rasa menyoroti APBD Banten sebesar Rp 9,4 triliun yang mengendap.(Dok.Banten Hits)

Serang – Dugaan pengaturan proyek dalam APBD Banten ternyata masih berlangsung di masa kepemimpinan Wahidin Halim. Terungkap, untuk mendapatkan proyek di Banten pengusaha harus menyetor sejumlah uang paling sedikit Rp 50 juta.

Indikasi pengaturan proyek APBD Banten diungkapkan Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Public (ALIPP) Uday Suhada.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan ALIPP, supaya pengerjaan di Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) lancar, setiap pengusaha harus membayar di muka kepada Pokja ULP sebesar 3 persen yang jika dinominalkan Rp 10 juta.

BACA :  Seorang Nenek di Cibarengkok Tewas Tergolek dengan Kaki Terikat

Kemudian, sdetoran selanjutnya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan presentasi 5 persen. Selain itu, ada juga setoran untuk pihak ketiga sebesar 7 persen.

“Jadi setiap pengusaha harus mengeluarkan modal awal berjumlah Rp 50 juta agar bisa mendapatkan proyek dari OPD terkait di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten,” ungkap Uday, Senin, 6 Agustus 2018.

WH Diminta Tak Hanya Omong Kosong

Supaya proyek-proyek ABPD Banten tidak diatur sekelompok orang, Uday menantang Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menerapkan kebijakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Supaya ketahuan siapa yang mengatur proyek ULP, dengan adanya penyuapan uang dalam memperlancar pengerjaan,” katanya.

Menurut Uday, cara menyelesaikan permasalahan proyek ULP, WH harus melakukan pemanggilan kepada semua OPD dan Pokja ULP untuk meminta penjelasan.

BACA :  SMKN 3 Tangerang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Baduy

“Karena saya yakin setiap OPD dan Pokja ULP akan berkata jujur, apabila dipanggil secara resmi. Dengan begitu, akan ketauan siapa dalangnya yang mengacak-mengacak APBD Banten,” jelasnya.

Ia juga meminta, kepada Gubernur Banten untuk tidak hanya sekedar ngomong kosong, tapi benar-benar melakukan tindakan. Karena kelakuan Pokja ULP sudah sangat keterlaluan dan merugikan para pengusaha.

“Jadi setiap pengusaha diwajibkan membayar terlebih dahulu, agar bisa mendapatkan proyek dari OPD terkait. Jelas ini sangatlah merugikan, dan harus dihentikan. Supaya tidak merusak penganggaran APBD Banten,” tandasnya.(Rus)



Terpopuler