Connect with us

Pemprov Banten

Wahidin Halim Tekankan Birokrat Harus Paham Regulasi

Published

on

Wahidin Halim Penandatanganan Kerja Sama APIP dan APH

Foto: Istimewa

Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyampaikan, dibutuhkan aturan yang jelas dalam kerja sama, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Mengingat luasnya tugas pelayanan publik, maka birokrasi pemerintah memerlukan keleluasaan bergerak, terutama dalam menghadapi persoalan penting dan mendesak. Sementara aturan itu belum jelas sehingga berdampak pada kepala daerah maupun pejabat publik yang diliputi rasa ketakutan dan was-was.

Untuk itu WH menekankan kepada birokrat agar lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk administrasi dengan lebih baik.

“Dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti mengurus izin cuti untuk wali kota/bupati ketika hendak ke luar negeri atau tetap harus melalui prosedur yang benar,” kata WH dalam siaran pers yang diterima Banten Hits, Senin (13/8/2018).

BACA :  Andika Hazrumy Minta DPD RI Dorong Pemerintah Pusat Realisasikan Proyek di Banten, Ini Daftarnya

Banyaknya regulasi memang mengharuskan setiap aparatur pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) diharapkan dapat turut mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan koruptif.

Untuk Provinsi Banten kata WH terus mencoba melakukan terobosan dalam rangka tata pengelolaan pemerintah yang baik, tahun ini sudah mendapatkan kembali WTP, setidaknya hal ini menjadi pemicu bagi jajaran Pemprov Banten sendiri untuk menuju pemerintahan yang bersih.

“Saya berharap APIP dapat bekerja secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakkan aturan yang benar,” ujarnya.

Gubernur mengakui, bahwa saat ini tenaga auditor di Provinsi Banten masih terbatas, oleh sebab itu pemprov meminta bantuan tenaga auditor sebanyak 20 orang kepada BPKP yang akan dijadikan Satgas. Termasuk KPK yang sampai saat ini masih diminta bantuannya dalam rangka menuju Banten bersih dan bebas dari segala bentuk tindakan korupsi.

BACA :  Andika Hazrumy Paparkan Prestasi Pemprov Banten Jadi Terbaik Ketiga Aksi Pencegahan Korupsi di Indonesia versi KPK

Sementara itu, Inspektur Provinsi Banten E. Kusmayadi menjelaskan, kerja sama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan koordinasi antara APIP dengan APH adalah pertukaran informasi dan data. Hal ini sudah dilakukan baik dengan kejaksaan dan kepolisian.

“Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaran pemerintah daerah,” katanya.(Nda)



Terpopuler