Pandeglang – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Banten, Andri Tandri Abeng menyarankan Bupati Pandeglang Irna Narulita memasukan anggaran Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ke dalam APBD Pandeglang tahun 2019.
Pasalnya, hingga saat ini masih banyak bidang tanah di Kabupaten Pandeglang belum memiliki sertifikat. BPN perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menyertifikatkan atau mendaftarkan bidang tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Hal itu diungkapkan, Tandri saat menghadiri peresmian Konsolidasi Tanah Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Selasa, 14 Agustus 2018.
“Rencananya di tahun 2019, Pandeglang mendapat jatah 40 ribu PTSL. Kalau kita lihat di Pandeglang ini masih banyak tanah yang belum bersirtifikat, sehingga kami perlu dukungan dari pemda. Kalau bisa dimasukan ke APBD untuk PTSL minimal untuk 20 ribu PTSL. Minimal lokasi di Pandeglang ini terpetakan, sehingga kita tinggal satu tahap lagi untuk sertifikasinya,” kata Tandri saat sambutan.
Menurut Tandri, untuk PTSL tahun 2018 yang jumlahnya mencapai 50 ribu PTSL, ditargetkan pada akhir Agustus sudah selesai pengukurannya. Sehingga untuk sertifikasinya paling lambat di Akhir Desember.
Akan tetapi, lanjut Tandri, BPN belum bisa membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pandeglang, karena rencananya Presiden Joko Widodo yang akan langsung membagikannya.
“Rencananya Pak Presiden yang akan menyerahkan, sehingga kami tidak bisa menyerahkan, karena ada pesan, agar presiden yang menyerahkan. Teman-teman dari desa sudah meminta sertifikat, tapi kita harus hargai beliau (Presiden),” tandasnya.(Rus)
