Pandeglang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengkritik keputusan Bawaslu Pandeglang yang meloloskan dua mantan napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg) melalui sidang ajudikasi, Kamis (6/9/2018).
Bawaslu dinilai gegabah meloloskan dua bacaleg dari Partai Golkar Heri Baelani dan Dede Widarso lantaran Mahkamah Agung (MA) belum memutuskan uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan napi korupsi menjadi caleg.
BACA JUGA: Loloskan Dua Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, Bawaslu Pandeglang: Tidak Ada Intervensi
“Seharusnya Bawaslu jangan dulu meloloskan dua mantan napi korupsi jadi bacaleg, kecuali putusan MA sudah keluar,” kata Ketua GMNI Pandeglang Indra Patiwara kepada Banten Hits, Jumat (7/9/2018).
Menurut pria yang akrab disapa Bule ini, PKPU juga menjadi bahan evaluasi partai politik untuk mengusung kadernya dalam kontestasi Pemilu karena akan mencoreng citra partai.
“Jangan sampai mengusung kader yang akan mencoreng partai, salah satunya mendaftarakan mantan napi korupsi,” tandasnya.(Nda)