Cilegon – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku Pemerintah Provinsi Banten belum bisa merealisasikan tuntutan ribuan honorer di Banten yang berunjuk rasa di kantornya, Selasa, 18 September 2018.
Saat ribuan honorer Banten menggelar aksi, Wahidin memilih menghadiri penyerahan bantuan Jamsosratu secara simbolis di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon.
BACA JUGA: Aspirasi Ribuan Honorer di Banten Hanya Diterima Pj. Sekda
“K2 memang ada permasalahan ketika pemerintah pusat tidak punya anggaran. kan program pemerintah pusat (rekrutmen) PNS mah. Waktu saya di DPR, saya malah jadi ketua timnya untuk minta ke pemerintah agar adanya pengangkatan K2 menjadi PNS,” ujar Wahidin usai acara di Cilegon.
Menurut Wahidin, mengikuti tes seleksi CPNS merupakan solusi untuk para honorer yang menginginkan pengangkatan menjadi PNS.
“Sekarang malah disuruh ikut tes juga yang K1. Jadi (tes) nggaK bisa dihindari. Ya mungkin ada perbedaan dari sisi substansi dan materi tesnya. Bagaimana kita menolak (tes), orang kebijakan pemerintah pusat kok. Kota, kabupaten, provinsi menolak bagaimana? Mau melawan kebijakan pusat? Kita tidak mau melawan pemerintahan yang sah,” ungkapnya.
Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Provinsi Banten Furqon sebelum pelaksanaan aksi kepada BantenHits.com mengatakan, aksi ribuan honorer menuntut pembatalan rekrutmen CPNS dari jalur umum yang informasinya akan digelar, Rabu, 19 September 2018.
Mereka juga mendesak penghapusan batas usia 35 tahun sebagai syarat seleksi CPNS dihapus seperti tertuan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 36 dan 37 tahun 2018 tentang lowongan seleksi CPNS dan Syarat Seleksi CPNS.
Para honorer, kata Furqon, tak keberatan mengikuti tes seleksi sepanjang peraturan seleksi tidak membatasi batas maksimum usia peserta.
Sejatinya, dalam aksi Selasa, 18 September 20178, para honorer ini akan menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Pasalnya salah satu tuntutan mereka terkait penghapusan batas usia peserta seleksi CPNS yang tertuang dalam Menpan RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 hanya bisa dilakukan kalau ada 50 persen kepala daerah yang melakukan penolakan.
Namun, aspirasi honorer urung disampaikan langsung ke gubernur Banten, karena Pemerintah Provinsi Banten mengutus PJ Sekda Ino S. Rawita untuk menemui pengunjuk rasa.
“Kami sudah mendapat penjelasan dari Menpan RB, kalau 50 persen kepala daerah menolak peraturan Menpan RB 36-37, peraturan bisa dibatalkan,” terang Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Provinsi Banten Furqon dalam wawancara by phone dengan BantenHits.com sebelum aksi, Minggu, 16 September 2018.(Rus)
TONTON JUGA VIDEONYA:
