Connect with us

METROPOLITAN

Dua Kelompok Massa Akan Berunjuk Rasa terkait Scrap PT Krakatau Osaka Steel

Published

on

Rencana Unjuk Rasa Scrap PT Krakatau Osaka Steel

Aliansi Masyarakat Warnasari-Rawa Arum menyikapi rencana aksi LSM BMPP terkait scrap PT Krakatau Osaka Steel. (Banten Hits/Iyus Lesmana)

Cilegon – Dua kelompok massa dari LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) dan Aliansi Masyarakat Warnasari-Rawa Arum bakal menggelar aksi unjuk rasa di Krakatay Industrial Estate Cilegon (KIEC), Senin (24/9/2018).

Unjuk rasa tersebut terkait dengan persoalan scrap alias besi bekas PT Krakatau Osaka Steel (KOS).

Aksi yang akan LSM BMPP lakukan disebut-sebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap perusahaan. Sementara aksi yang juga digelar Aliansi Masyarakat Warnasari-Rawa Arum merupakan aksi tandingan selaku mitra kerja PT KOS.

LSM Gapura yang menjadi bagian dari Aliansi Masyarakat Warnasari-Rawa Arum justru meminta kepolisian tak memberikan izin kepada LSM BMPP.

BACA :  Dua Menteri Jokowi Disebut Tak Kompak soal RUU HIP, Legislator Asal Banten Minta Pemerintah Jangan Plin-plan

“Kami minta Polres Cilegon tidak memberikan izin terkait rencana aksi itu. Jika izin diberikan, maka berpotensi konflik di lapangan,” kata Ketua LSM Gapura, Husein Saidan kepada wartawan, Minggu (23/9).

Menurutnya, ada kesalahpahaman antara BMPP terkait komitmen dengan PT KOS. Kata dia, tidak pernah ada komitmen antara PT KOS dengan BMPP yang berkaitan dengan scrap.

“Awalnya BMPP kami libatkan ketika berupaya menurunkan harga scrap. Upaya ini sebetulnya tidak berhasil, sebab harga tidak turun. Tapi pada akhirnya BMPP merasa memiliki komitmen dengan PT KOS bahwa mereka punya hak sama, padahal tidak,” ungkapnya.

Husein menduga, jika aksi BMPP untuk mengambil alih proyek pengadaan scrap yang sebelumnya dikelola masyarakat Warnasari dan Rawa Arum. Ini yang menjadi alasan akan dilakukannya aksi tandingan.

BACA :  Raih Anugerah dari Dewan Pers, Doni Monardo: Medali Emas Pentahelix

“Kami dan teman-teman lain dari Warnasari dan Rawa Arum sudah sepakat untuk mempertahankan hak kami. Maka itu kami memohon Polres Cilegon tidak memberikan izin. Jika dua kubu ini dibiarkan, akan ada indikasi konflik. Kalau ini terjadi, siapa nanti yang bertanggung jawab,” tandasnya.

Terpisah, Ketua LSM BMPP Cilegon Deni Juweni membenarkan, aksi unjuk rasa nanti merupakan buntut kekecewaan terhadap komitmen perusahaan.

“Perusahaan sempat berjanji akan memberikan kami scrap. Sayang perusahaan tidak komitmen dengan apa yang telah disepakati. Karena tidak komitmen, kami berupaya ambil hak kami,” katanya.

Terkait akan adanya aksi tandingan, Juweni menanggapi santai dan mengatakan bahwa hal itu merupakan hak-hak masing.

BACA :  APBD Ibu Kota Banten Tahun 2020 Hanya Rp1,3 Triliun, DPRD Sebut Setara dengan Anggaran Satu OPD di Pemprov

“Silakan saja tidak masalah, mereka punya hak kami juga punya. Padahal kami tidak ada maksud menggantikan mereka, ingin kami kerja bersama. Tapi nyatanya, hanya kami saja yang tidak mendapatkan scrap itu,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Rizki Agung Prakoso mengatakan, pihaknya telah menerima pemberitahuan adanya rencana aksi BMPP.

“Rencana aksi memang hak warga negara. Nah, laporan ke kami telah masuk, tapi masih dalam proses di Sat Intel,” singkat Rizki.(Nda)



Terpopuler