Connect with us

Pemilu

Akun Medsos Parpol Peserta Pemilu 2019 di Lebak Tak Terdaftar di KPU

Published

on

Rakor Bawaslu Lebak di Hotel Katineung ungkap belum ada akun medsos parpol peserta pemilu terdaftar di KPU Lebak

Rakor Pengawasan Bawaslu Lebak di Hotel Katineung, Jumat, 19 Oktober 2018. Komisioner KPU Lebak Ace Sumiarsa Ali yang hadir dalam kegiatan tersebut mengungkap, seluruh semua akun medsos parpol peserta Pemilu 2019 di Lebak belum ada yang terdaftar. (Banten Hits/ Fariz Abdullah)

Lebak – Akun medsos seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 tak ada satu pun yang sudah terdaftar di KPU Lebak. Jika saat ini ada penggunaan akun medsos mengatasnamakan parpol peserta Pemilu 2019, hal tersebut dipastikan ilegal.

Komisioner KPU Lebak Ace Sumirsa Ali mengatakan, setiap peserta pemilu wajib mendaftarkan akun media sosial ke KPU Lebak. Kampanye peserta pemilu di media sosial diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam pasal 35.

BACA :  Marak Tersebar di Kabupaten Lebak, One Way Vision Jokowi-Ma'ruf Amin di Angkot Ditertibkan

Pasal tersebut menyebutkan akun resmi media sosial untuk kampanye dapat didaftarkan maksimal 10 untuk setiap aplikasi. Pendaftaran akun ini dilakukan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye yang jatuh pada 23 September 2018.

Namun, hampir satu bulan setelah masa kampanye berjalan, belum ada satu pun parpol Peserta Pemilu 2019 mendaftarkan akun medsos ke KPU Lebak.

“Ya harus daftar, kalau tidak mendaftar itu ilegal dan dilarang,” kata Ace kepada awak media usai menjadi pemateri pada Rakor Bawaslu Lebak di Hotel Katineung, Jumat, 19 Oktober 2018.

Ace mengaku sejauh ini beberapa peserta pemilu hanya konsultasi saja pendaftaran resmi belum dilakukan.

“Ada beberapa yang datang hanya untuk konsultasi,” ungkapnya.

BACA :  Tersebar Foto Millenials Acungkan Dua Jari di MRSF, Pemilik Akun Tegaskan Postingannya Murni Apresiasi Kegiatan Polri

Ketua Bawaslu Lebak Odong Hudori mengatakan, Bawaslu fokus melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial (medsos) yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu 2019.

“Saat ini kampanye di media sosial (medsos) sangat rawan dilakukan oleh parpol maupun calon legislatif baik secara sengaja maupun tidak disengaja,” kata Odong

Menurutnya, untuk mengantisipasi kampanye bermuatan negatif maupun bernuansa SARA, peserta pemilu wajib mendaftarkan akun resminya kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan.

“Jika ditemukan konten-konten yang melanggar ketentuan kampanye, maka Bawaslu dapat memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” terang Odong.

Kampanye melalui Medsos maupun pemberitaan di media massa, baik cetak, maupun elektronik boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan. Seperti tidak mencantumkan nama atau logo partai.

BACA :  Gelar Nobar Debat Capres Putaran Kedua, Ketua DPRD Banten Ajak Masyarakat Pilih Jokowi  

Odong berharap, peserta pemilu agar berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama jika membuat konten tentang kampanye.

“Karena jika dalam Medsos itu ada indikasi pelanggaran maka Bawaslu dapat melakukan penindakan,” tegasnya. (Rus)



Terpopuler