Connect with us

METROPOLITAN

Bawaslu Banten Sebut Kepala Daerah Boleh Berkampanye, Asal…

Published

on

BAWASLU BANTEN SAAT BERTEMU DENGAN WAKIL BUPATI LEBAK DAN JAJARAN


Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi beserta jajaran ketika berdiskusi dengan Bawaslu Banten Didih M. Sudih.(BantenHits.com/ Fariz Abdullah)

Lebak – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten menyebut kepala daerah yang juga menjabat sebagai ketua partai diperbolehkan menjalankan tugas partai atau berkampanye selama tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.

“Kami menilai menilai sah-sah saja bagi kepala daerah yang menjabat ketua partai menjalankan tugas partai untuk melakukan tugas-tugas kepartaian seperti kampanye dan rapat-rapat partai lainya selama tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudi saat berdiskusi dengan Wakil Bupati Lebak di ruang kerja wakil bupati Lebak, Kamis, 1 November 2018.

BACA :  Mahasiswa di Indonesia Kompak Turun ke Jalan, Postingan Mencari Keluarga Besar Mahasiswa se-Banten Viral

Didih menjelaskan, kunjungannya ke Lebak untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar membantu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2019. Sesuai dengan pasal 98 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, koordinasi dengan Pemerintah daerah dianggap perlu, ada 4 hal penekanan yang dikoordinasikan yaitu kebijakan kepala daerah untuk tidak menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, netralitas ASN, netralitas kepada desa dan dukungan pemkab.

“Bentuk dukungannya dalam hal ini seperti Satpol PP yang mau berperan aktif melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar,” katanya.

KETUA BAWASLU BANTEN DIDIH M. SUDIH BERSAMA WAKIL BUPATI LEBAK ADE SUMARDI


Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi beserta jajaran ketika berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudih.(BantenHits.com/ Fariz Abdullah)

Sementara Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pemilu merupakan tugas semua pihak termasuk pemerintah daerah.

BACA :  PA Serang Batalkan Status Sultan Banten ke-18 Bambang Wisanggeni

“Tentunya kita perlu meningkatkan intensitas koordinasi untukmencegah pelanggaran dalam pelaksanaanya nanti,” ujarnya.

Ade mengaku salah satu peran pemerintah Kabupaten Lebak dalam membantu pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2019 dengan menerbitkan surat edaran mengenai netralitas ASN.

“Bahkan kita juga tekankan agar dalam bermedos tidak mengunggah hoax, ujaran kebencian menunjukan keberpihakan dalam pemilu 2019 nanti,” tegasnya. (Rus)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler