Bawaslu Banten Sebut Kepala Daerah Boleh Berkampanye, Asal…

Date:

BAWASLU BANTEN SAAT BERTEMU DENGAN WAKIL BUPATI LEBAK DAN JAJARAN

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi beserta jajaran ketika berdiskusi dengan Bawaslu Banten Didih M. Sudih.(BantenHits.com/ Fariz Abdullah)

Lebak – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten menyebut kepala daerah yang juga menjabat sebagai ketua partai diperbolehkan menjalankan tugas partai atau berkampanye selama tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku.

“Kami menilai menilai sah-sah saja bagi kepala daerah yang menjabat ketua partai menjalankan tugas partai untuk melakukan tugas-tugas kepartaian seperti kampanye dan rapat-rapat partai lainya selama tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudi saat berdiskusi dengan Wakil Bupati Lebak di ruang kerja wakil bupati Lebak, Kamis, 1 November 2018.

Didih menjelaskan, kunjungannya ke Lebak untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar membantu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2019. Sesuai dengan pasal 98 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, koordinasi dengan Pemerintah daerah dianggap perlu, ada 4 hal penekanan yang dikoordinasikan yaitu kebijakan kepala daerah untuk tidak menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, netralitas ASN, netralitas kepada desa dan dukungan pemkab.

“Bentuk dukungannya dalam hal ini seperti Satpol PP yang mau berperan aktif melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar,” katanya.

KETUA BAWASLU BANTEN DIDIH M. SUDIH BERSAMA WAKIL BUPATI LEBAK ADE SUMARDI

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi beserta jajaran ketika berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudih.(BantenHits.com/ Fariz Abdullah)

Sementara Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pemilu merupakan tugas semua pihak termasuk pemerintah daerah.

“Tentunya kita perlu meningkatkan intensitas koordinasi untukmencegah pelanggaran dalam pelaksanaanya nanti,” ujarnya.

Ade mengaku salah satu peran pemerintah Kabupaten Lebak dalam membantu pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2019 dengan menerbitkan surat edaran mengenai netralitas ASN.

“Bahkan kita juga tekankan agar dalam bermedos tidak mengunggah hoax, ujaran kebencian menunjukan keberpihakan dalam pemilu 2019 nanti,” tegasnya. (Rus)

Author

Terpopuler

Share post:

Berita Lainnya
Related

Dua Parpol Pemilik Suara Besar di Banten Gelar Pertemuan Tertutup, Isyarat Koalisi Mencuat

Berita Banten - Partai Golkar dan Partai Gerindra yang...

Arahan Presiden Jokowi dalam Rakernas Kesehatan Nasional di Kabupaten Tangerang

Berita Banten - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus...