Serang – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten menjadi yang tertinggi di Indonesia mencapai 8,52 persen tahun 2018 ini, diikuti dengan Jawa Barat sebesar 8,17 persen, dan Maluku 7,27 persen. Angka pengangguran di Kabupaten Serang menjadi penyumbang tertinggi.
Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten agustus 2018 menununjukkan TPT Banten justru disumbangkan oleh daerah industrial seperti Kabupaten Serang dengan persentasi 12,78 persen, Kabupaten Tangerang sebanyak 9,70 persen dan Kota Cilegon 9,33 persen. Yang paling kecil, tingkat pengangguran terbuka ada di daerah Tangerang Selatan sebanyak 4,67 persen.
Menangggapi hal tersebut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto meminta pemerintah Provinsi Banten serius menanggulangi pengangguran dan tidak memasukan pegawai kasar asing bekerja di Provinsi Banten.
“Haram kalau masih ada yang nganggur! Pemerintah jangan biarkan pengangguran dan jangan datangkan pekerja luar. Banyak buruh asing kasar, contohnya seperti Kramatwatu (Kabupaten Serang) banyak pekerja asing, sementara di daerah situ banyak yang menganggur,” kata Yandri kepada awak media di Kota Serang, Minggu, 11 November 2018.
“Penekanan bupati Serang (seperti apa), tadi coba dipantau (di data BPS) seberapa besar pengangguran terbuka (di Kabupaten Serang) dan kemudian masalahnya di mana. Kalau (pemerintah) tidak tahu (masalahnya di mana) bagaimana?” sambungnya.
Masuknya pekerja kasar Asing ke Banten, lanjut Yandri, salah satunya melalui Kabupaten Serang. Kondisi tersebut membuat semakin memperkecil kemungkinan kesempatan masyarakat Banten mendapatkan pekerja.
“Tenaga kerja asing meski kecil sudah mulai mengganggu. Analisa masyarakat, kenapa masih banyak orang asing yang bekerja sementara orang Indonesia masih banyak yang menanggur,” paparnya.
Yandri juga mengaku telah mendapatkan informasi bahwa gaji standar antara pekerja asing dan lokal sangatlah tidak adil.
“Ini juga meski kita tolak karena tidak adil. Kita lihat di Kabupaten Serang banyak industri. Itu kontradiktif. Di tingkat bawah banyak yang menganggur sedangkan pabrik banyak,” papar Yandri.
Ke depan Yandri menyarankan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota melakukan jalin kesepakatan dengan pihak pabrik di wilayah Banten maupun kabupaten/kota untuk tidak memasuKkan pekerja asing maupun luar Banten.
“Ini harus ada bagaimana industri dan pemerintah daerah jalin kesepakatan industri itu jangan kongkalikong, dan bukan pekerja kasar asing saja (yang dilarang) tapi juga perusahaan banyak mengunakan warga lain pekerja di sini,” paparnya.
Sebelumnya, persoalan tingginya pengangguran di Banten disuarakan mahasiswa dari berbagai elemen saat menggelar aksi unjuk rasa di Kampus UIN SMH Banten, Kamis, 8 November 2018.
Koordinator aksi, Jodi menyebut, saat ini rakyat sudah lelah dibohongi dan dibodohi terus-menerus oleh janji politik WH-Andika yang pada kenyataan tidak pernah terealisasikan.
“Maka kami dari mahasiswa UIN SMH Banten menyatakan bila Gubernur WH Andika tidak mampu menyelesaikan janji politik tidak becus mengurus Banten membohongi dan membodohi rakyat Banten, maka WH Andika harus segera turun dari jabatan gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membuka acara rangkaian HUT Banten di Anjungan Provinsi Banten, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta Timur, Sabtu, 10 November 2018 menyebut, perkembangan di Banten saat ini sudah luar biasa. Namun, Andika tak menyinggung soal pengangguran yang tinggi, juga janji pendidikan dan kesehatan gratis yang masih belum terealisasi.
“Masyarakat Banten yang berada di luar Banten harus tahu bahwa Banten saat ini luar biasa,” kata Andika seperti dilansir keterangan tertulis Humas Pemprov Banten.(Rus)
