Pandeglang – Kondisi kemiskinan di Kabupaten Pandeglang selalu ‘dijual’ ke pemerintah pusat untuk mendorong terbentuknya daerah otonom baru Provinsi Banten, yang kala itu masih berada di bawah Pemprov Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita merespons terus menurunnya bantuan keuangan atau Bankeu dari Provinsi Banten ke Kabupaten Pandeglang. Irna berharap, Gubernur Banten Wahidin Halim fokus memperhatikan wilayah Pandeglang.
“Sebab hal itu akan menjawab aspirasi jutaan warga di selatan Banten. Lagi pula, kalau Pemprov menggelontorkan bantuan untuk pembangunan di wilayah utara atau barat, bukanlah sebuah prestasi. Intinya ibu berharap Pak Gubernur yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bisa menyejajarkan majunya Pandeglang dengan kabupaten kota lainnya di Banten,” ungkap Irna, Rabu, 14 November 2018.
2018 ini, Pemprov Banten mengalokasikan Bankeu untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 65 miliar. Padahal sebelumnya, Kabupaten Pandeglang mendapat Rp 90 miliar. Besaran Bankeu untuk Kabupaten Pandeglang kembali mengalami penurunan pada 2019 yang hanya diproyeksikan Rp 50 miliar.
Padahal, kata Irna, dirinya sering memohon kepada Gubernur Banten Wahidin Halim agar plot anggatan Bankeu untuk Pandeglang-Lebak di atas Rp 100 miliar, namun permohonan tersebut seolah tidak didengar oleh mantan wali kota Tangerang itu.
“Ibu mengapresiasi kebijakan Pak Gubernur. Tapi kalau Pak Gubernur bijak mohon porsinya bedakan antara barat, utara dan selatan. Harusnya, porsi untuk Pandeglang dan Lebak ini tidak kurang dari Rp 100 miliar,” ungkapnya.
Sekretariat Daerah (Sekda) Pandeglang, Ferry Hasanudin menambahkan, pihaknya akan melayangkan permohonan kembali agar Bankeu untuk Pandeglang porsinya dilebihkan. Mengingat proyeksi Bankeu tahun depan belum final.
“Kami tidak mengusulkan nilai, tapi lebih kepada kebutuhan. Kami mengusulkannya lebih besar dari proyeksi yang ditargetkan pihak Provinsi, maunya itu bisa mencapai Rp100 miliar,” tandasnya.(Rus)
