Lebak – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengaku tengah meminta saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Konsep penerapan PTSP Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dengan Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) ternyata berbeda.
Perbedaan konsep penerapan PTSP Kemendagri dengan BKPM, praktis membuat Pemkab Lebak bingung.
“Belum lagi bagian Ekonomi juga memiliki konsep sendiri, jadi kita bingung menerapkan yang mana,” kata Iti kepada awak media usai meninjau lokasi bedah rumah di Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Rabu 21 November 2018.
Iti mengaku keluhannya telah disampaikan langsung dengan mendatangi kantor KPK di Kuningan, Jakarta, Kamis, 15 November 2018 lalu. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Lebak sejauh ini berupaya untuk menindaklanjuti 8 rencana aksi (Renaksi) KPK.
“Sekarang PTSP kita menerapkan sistem Simponie seperti Tangerang Selatan, tapi pada kenyataannya berbeda konsep dengan Kemendagri. Kita bingung. Kalau kita tidak melaksanakan ini, kita juga yang dapat teguran, bagaimana kita mau mengintegrasikanya?” bebernya.
Iti meminta KPK menjembatani persoalan PTSP ini agar penerapan PTSP memiliki satu konsep bisa diintegrasi oleh semua pihak.
“Kita bukan tidak mau menindaklanjuti tapi kita bingung menerapkan yang mana. KPK diharapkan menjembatani semua persoalan dan kita berharap ada satu solusi yang bisa mempermudah kita dalam menerapkan PTSP,” akunya.
Untuk diketahui delapan renaksi KPK yang tengah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Lebak di antaranya, reformasi dan birokrasi, juga sinergitas dengan pihak penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. (Rus)
