Lebak– Rencana Pemkab Lebak untuk merelokasi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, hingga saat ini masih terkendala kepemilikan lahan. Terkait hal ini, Pemkab Lebak meminta Komisi II DPR RI bisa mendorong keinginan mendapatkan lahan yang saat ini dikuasai PTPN VIII.
Keinginan tersebut disampaikan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi saat menerima rombongan Komisi II DPR RI di Pendopo Bupati Lebak, Kamis, 22 November 2018.
“Hingga saat ini kita masih menunggu persetujuan PTPN VIII jadi kami harap teman-teman dari komisi II bisa membantu aspirasi ini,” kata Ade saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI.
Ade membeberkan di lahan PTPN VIII tersebut, rencananya pemerintah Kabupaten Lebak akan membangun rusunawa hingga merelokasi RSUD dr. Adjidarmo.
“Kita hanya minta 5 hektare dari total 59 hektare, kita ingin merelokasi warga di bantaran sungai,” jelasnya.
Sementara Wakil ketua Komisi II DPR RI Herman Hairun mengaku persoalan ini akan menjadi perhatian komisi II DPR RI agar perluasan kota di kabupaten Lebak bisa berjalam sesuai dengan rencana.
“Kita akan dorong, memang kalau HGU-nya milik swasta itu mudah dipindah-alihkan ke pemerintah, tapi jika HGU-nya milik pemerintah memang prosesnya cukup panjang dan menyita waktu,” ucapnya. (Rus)
