Lebak – Pemerintah Kabupaten Lebak meminta Komisi II DPR RI untuk mendorong realisasi pelepasan hak tanah milik PTPN VIII untuk pengembangan Kota Rangkasbitung.
Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan pemkab Lebak telah mengusulkan pelepasan status tanah milik PTPN VIII yanh berbatasan langsung dengan kota Rangkasbitung untuk dilakukan pembangunan rusunawa juga relokasi RSUD dr. Adjidarmo.
“Yang kita usulkan 5 hektare untuk merelokasi warga di bantaran sungai yang setiap tahun harus terkena banjir,”kata Ade saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di pendopo Bupati Lebak, Kamis 22 November 2018.
BACA JUGA: Inginkan Lahan PTPN VIII untuk Relokasi Warga di Bantaran Sungai, Pemkab Lebak Minta Bantuan Komisi II DPR RI
Menanggapi hal tersebut PTPN VIII mengaku mendukung usulan pemkab Lebak untuk pengembangan pusat kota Rangkasbitung.
General Manajer Komiditi Sawit PTPN VIII Budi Herdiana menyatakan kesiapan melepas status tanah setelah mendapatkan persetujuan kementrian BUMN.
“Kami mendukung selama prosedurnya sudah ditempuh, karena memang kami hanya mendapatkan hak kelola saja,” kata Budi.
Budi membenarkan sebanyak 59 hektare areal milik PTPN VIII berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan.
“Tergantung dari menteri BUMN-nya, kalau merestui untuk dilepas akan kita lepas, seyogianya kami akan patuh pada aturan yang berlaku,” bebernya. (Rus)
