Pandeglang – Wakil Komisi II DPRD Pandeglang Dadi Rajadi mengaku akan menampung semua aspirasi para PKL yang terkena gusuran Pemerintah Kabupaten Pandeglang beberapa hari lalu.
Menurut Dadi, sebagian besar para PKL Alun-alun Pandeglang mengeluhkan direlokasi ke Gedung Juang 45 Pandeglang, karena sepi pengunjung.
“Kita tampung semua aspirasi PKL dan akan kita akan bahas pada rapat Komisi di DPRD. Diakui oleh mereka, selama satu minggu lebih berjualan di LVRI (Gedung Juang) banyak yang mengalami kerugian lantaran sepi pembeli. Karena mayoritas PKL ini penjual makanan. Kalau tidak laku pasti basi. Jadi jangankan untung, modal pun akhirnya terbuang,” kata Dadi, Minggu, 25 November 2018.
Politisi Partai Nasdem itu menegaskan larangan berjualan di kawasan Alun-alun Pandeglang karena melanggar Perda Nomor 4 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban lingkungan (K3), sebetulnya masih ada celah untuk para PKL tetap berdagang di Alun-alun Pandeglang.
“Dalam Perda K3, yang tertuang pada Pasal 8 ayat 2, menjelaskan, setiap orang dilarang untuk berjualan pada trotoar, badan jalan, jalur hijau dan taman umum. Terkecuali pada tempat-tempat yang khusus disediakan bagi para pedagang untuk berjualan. Di mana jelas di situ ada pengecualian,” ujarnya.
Pengecualian itu, lanjut Dadi, tertuang pada Pasal 8 ayat 3, yakni pengecualian yang dimaksud pada ayat 2, akan diatur dengan keputusan atau peraturan bupati (Perbup).
“Jika bupati mampu merangkul PKL dengan keputusan atau perbup fungsi pembinaan terhadap PKL, yang diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, sudah terlaksana. Dan di sinilah yang disebut pemerintah itu ada untuk rakyatnya,” tandasnya.(Rus)
