Connect with us

Pemilu

Jokowi Kembali Tunjukan Dominasinya, Kali Ini Ungguli Pelanggaran Administratif di Tangsel

Published

on

Stiker Jokowi di angkot

Stiker Calon Presiden Jokowi terpasang di angkot yang beroperasi di Kota Tangsel. Dari 26 pelanggaran administratif di Tangsel, seluruhnya didominasi Jokowi berupa pemasangan stiker di angkot. (BantenHits.com/ Ade Indra Kusuma)

Tangsel – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tangsel menindak 26 pelanggaran bersifat administratif berupa pemasangan stiker bergambar calon presiden pada angkutan kota di Tangsel. Seluruh pelangaran tersebut didominasi stiker Calon Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, dominasi pelanggaran yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma’ruf terjadi di Kabupaten Serang. Bawaslu setempat menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dalam hal pelanggaran dengan meraih angka 96 persen.

BACA JUGA: Jokowi-Ma’ruf Menang Telak 96 Persen di Serang dalam Hal Pelanggaran Pemasangan APK Pilpres

BACA :  Soal Visi Misi tanpa 'Stuntman',  Sandiaga Uno Contohkan saat Dirinya Nyalon Ketua HIPMI 2005

“Pelanggaran yang ada di Bawaslu Tangsel dari awal sampai hari ini ada 26 ya. Baik itu temuan atau laporan dari masyarakat. Semuanya masih bersifat administratif saja belum ada pidana Pemilu,” ucap Acep, Sabtu 8 Desember 2018.

Menurut Acep, dari seluruh pelanggaran tersebut, kebanyakan adalah angkutan umum yang memasang stiker bergambar salah satu capres. Bawaslu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel pun sudah melakukan penertiban kepada seluruh angkot di Tangsel.

BACA JUGA: Marak Tersebar di Kabupaten Lebak, One Way Vision Jokowi-Ma’ruf Amin di Angkot Ditertibkan

Diketahui pemasangan stiker di angkutan umum melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Acep mengatakan, pemasangan stiker yang melanggar Undang-Undang itu dilakukan oleh pemilik angkot.

BACA :  Ketum PPP Ditangkap KPK, Ketua Relawan Ma'ruf Amin Sebut Bukan Kiamat Kubro

“Sudah ditertibkan. Artinya dicopotin. Tidak ada sanksi. Sanksinya itu pencopotan. Tidak boleh di kendaraan umum. Mengapa kita melibatkan Dishub, karena di UU nomor 22 tentang lalu lintas itu kan tidak boleh,” paparnya.

Pemasangan atribut kampanye boleh ditempel di kendaraan jika milik pribadi bukan di kendaraan umum pun harus tetap menaati aturan. Seperti bahan kampanye yang tidak melebihi harga Rp 60 ribu.(Rus)

Terpopuler