Connect with us

METROPOLITAN

Kajari Sebut Pemkab Pandeglang Masih Dirasuki Perilaku Koruptif

Published

on

KAJARI PANDEGLANG NINA KARTINI

Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Pandeglang Nina Kartini menyebut, Pemkab Pandeglang msih dirasuki perilaku koruptif. (BantenHits.com/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Pandeglang Nina Kartini menyebut tingkat korupsi di Pandeglang masih tergolong tinggi. Hal itu terlihat dengan catatan korupsi yang ditangani Kejari Pandeglang sepanjang 2018 yang mencapai 15 perkara.

Hal itu dikatakan Nina usai mengampanyekan gerakan anti korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Pandeglang, Senin, 10 Desember 2018.

“Sejak Januari-Desember 2018, kami menangani 6 penyelidikan mengenai pelanggaran korupsi, 2 penyidikan, dan penuntunan sebanyak 7 perkara. Sebagian besar, kasus itu dilakukan oleh instansi pemerintah,” katanya.

Bukan hanya dari angka, Kejari Pandeglang pun mencermati indeks perilaku korupsi di Pandeglang dari laporan LSM atau kelompok masyarakat lainnya.

BACA :  Data Akan Diserahkan ke Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang Catat 1.033 Rumah Warga Rusak Akibat Tsunami

“Kesadarannya masih kurang, karena kami masih menerima laporan pengaduan dari LSM dan kelompok masyarakat lain. Lalu masih ada demo di kantor kami, berkaitan dengan laporan adanya indikasi pelanggaran korupsi,” ujarnya.

Nina menjelaskan, hal itu sudah cukup menjadi tolok ukur untuk mengkategorikan Pandeglang sebagai daerah yang masih dirasuki perilaku koruptif. Ia menilai, perilaku tersebut masih membudaya.

“Jadi dari tolok ukur yang kami tangani, data itu menunjukkan bahwa Pemda Pandeglang masih membudaya praktik korupsi. Fakta ini dipandang bahwa belum ada kesadaran dari para Satker,” jelas Nina.

Menurut dia, upaya pencegahan secara respresif sudah sering dilakukan oleh Kejari, Pemda, dan lembaga terkait lainnya. Hanya saja, sekarang tinggal bergantung pada moral dan mental para pegawai itu sendiri.

BACA :  Tas Mencurigakan Ditemukan di Dekat Poslantas Sumur Pecung, Jalan Menuju Alun-alun Ditutup

“Tinggal bagaimana mental dan moralnya. Kalau mereka paham tentang korupsi, harusnya mereka dapat mencegah,” lanjutnya.

Oleh karenanya momentum HAKI 2018 ini, Nina mengingatkan semua unsur masyarakat, untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang ada ditatanan pemerintahan. Dirinya tidak ingin arah pembangunan nasional harus hancur karena Pemda melanggar hukum.

“Maka dengan momentum ini, kami mensiarkan dan mengingatkan deteksi dini soal korupsi. Kami harap ke depannya tidak ada lagi laporan soal korupsi,” tandasnya.(Rus)



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler