Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Pandeglang menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Senin, 10 Desember 2018.
Aksi mendirikan tenda di halaman kantor DPUPR tersebut dilakukan karena DPUPR diduga menerima setoran fee dari pengusaha terkait sejumlah proyek infrastruktur di Pandeglang.
Ketua HMI Pandeglang Fikri Anidzar meminta agar DPUPR menghentikan praktik curang terkait pelaksanaan proyek di lingkungan DPUPR Pandeglang.
“Pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah Pandeglang, dari tahun ke tahun mengalami stagnansi kualitas. Hal ini terjadi hampir di semua proyek pekerjaan DPUPR,” kata Fikri.
Fikri juga meminta agar DPUPR dan Pokja ULP untuk menandatangani pakta integritas yang HMI buat, dimana isinya tidak pernah melakukan konspirasi setoran proyek dan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
“Mereka juga harus siap mengeluarkan surat rekomendasi, blacklist kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas dan nama pemiliknya, untuk tidak melakukan kegiatan jasa kontruksi, di lingkungan Kabupaten Pandeglang di tahun anggran 2019,” tegasnya.
Adapun beberapa pekerjaan peningkatan jalan yang dianggap kurang baik dan terdapat dugaan bagi-bagi fee di dalamnya, di antaranya Proyek Jalan Ciburial-Cikadu, Kecamatan Cibitung; Peningkatan Jalan Sabang-Bakung, Kecamatan Jiput; Peningkatan Jalan Sodong Pintu-Maja, Kecamatan Saketi; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cukang Sadang– Pagelaran.
Belum ada keterangan dari DPUPR Pandeglang terkait tudingan HMI ini. BantenHits.com masih mengupayakan kofirmasi kepada sejumlah pejabat terkait di DPUPR Pandeglang. (Rus)
