Connect with us

METROPOLITAN

Truk Tanah Tak Lagi Bebas Beroperasi, Pelaksanaan Mega Proyek di Jabodetabek Terancam Molor

Published

on

truk tanah over tonase

Truk tanah dari Bogor, Serang, dan Lebak tetap membandel melintas di Jalan Raya Legok-Parung Panjang, Kabupaten Tangerang. Jumat, 14 Desember 2018 pembatasan operasional truk angkutan barang mulai diberlakukan di Kabupaten Tangerang. (BantenHits.com/ Hendra Wibisana)

Tangerang — Asosiasi Transporter Cipulir Tangerang (ATCT) menyebut, pelaksanaan mega proyek di Jabodetabek dipastikan akan molor karena suplai material alam terhambat akibat diberlakukannya Perbup 46/2018 soal pembatasan operasional truk tanah di Kabupaten Tangerang.

Menurut ATCT, sejak diberlakukannya Perbup 46/2018 membuat pengusaha truk mengalami kerugian.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATCT Ahmad Gojali saat menghadiri udangan audensi Bupati Tangerang di Pendopo Bupati, Kota Tangerang, Rabu, 19 Desember 2018.

“Penurunan yang dialami pengusaha transporter mencapai 50 persen. Dalam sehari biasanya dua rit, ini hanya satu rit,” ungkap Gojali.

Menurut Gojali, jika Perbup yang mengatur jam oprasional diberlakulan satu hingga dua bulan, pengusaha masih bisa menanggung beban.

BACA :  Puluhan Tahun Mengendap, Sampah di Pantai Desa Teluk Dibersihkan

“Kalau Perbup itu diterapkan penuh, akan ada dampak berantai. Bahkan berimbas kepada masyarakat sekitar. Para pekerja tambang dan sopir angkutan juga warga Kabupten Tangerang,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Gojali, truk dari lintas Jawa Barat-Banten, di Parung Panjang sampai Legok, kebayakan masyarakat yang hidupnya ketergantungan dari angkutan barang. Mereka, mencari rezeki dengan membuka pangkalan batu hingga warung kopi.

“Jalanan yang berada di Kabupaten Tangerang sangat diperlukan untuk lalu lintas mobil angkutan barang. 95 persen bahan tambang dari Kabupaten Bogor dikirim untuk pembangunan di area Jabodetabek. Apalagi, tahun-tahun ini sedang banyak proyek yang dikerjakan,” terangnya.

Sekretaris Jenderal ATCT Ahmad Gojali

Sekretaris Jenderal Asosiasi Transporter Cipulir Tangerang (ATCT) Ahmad Gojali. (BantenHits.com/ Hendra Wibisana)

Mega Proyek di Jabodetabek

BACA :  Tegas PKL Tak Boleh Jualan di Alun-alun Pandeglang, Bupati Cantik Ini Sudah Siapkan Solusinya

Gojali menjelaskan, ada beberapa proyek besar yang menggunakan material dari Kabupaten Bogor di antaranya perpanjangan landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Tol Serpong-Bandara, dan berbagai proyek swasta lainnya, dalam hal ini yang dirugikan akibat aturan itu bukan hanya pengusaha angkutan dan sopir, melainkan juga para kontraktor dan pemerintah.

“Aturan itu sangat menghambat pengiriman dan pekerjaan proyek. Seharusnya target megaproyek di Bandara selesai 2019 bulan Mei sepertinya akan mengalami kemunduran. Karena keterlambatan material yang akan kita kirim,” jelasnya.

Dalam hal ini, Gojali berharap, Bupati Tangerang mengkaji ulang atau merevisi terbitnya Perbup Nomor 46 Tahun 2018. Jika hanya diberikan waktu 7 jam untuk melintas, usaha tak akan berjalan dengan maksimal.

“Kalu stop tiga jam pagi dan sore, tidak masalah buat kita. Kami juga menghargai aktivitas masyarakat sehari-hari,” ucapnya.

BACA :  Mayat tanpa identitas ditemukan di sawah Cibeber

Gojali juga berharap, Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa duduk bersama dengan Pemkab Bogor untuk mencari solusi mengenai mengenai pembatas jam oprasional truk barang.

“ATCT juga mengusulkan dan sempat rapat dengan Pemkab Bogor untuk mencari solusi mengenai penumpukan angkutan barang di wilayah itu,” ungkapnya.

Untuk sementara, lanjutnya, pihaknya akan mematuhi aturan Bupati Tangerang sambil dia memanggil kontraktor BUMN agar duduk bersama bersama masyarakat untuk mencari solusi yang tepat.

“Tapi kalau tetap begini kita akan upaya hukum ke PTUN,” ucapnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menerbitkan Perbup 46/2018 untuk mengurangi kemacetan yang terus mendera di Kabupaten Tangerang.

Yang jauh lebih penting, pembatasan operasional truk tanah  untuk melindungi warga Kabupaten Tangerang di sepanjang pelintasan truk. Pasalnya, usia jalan di pelintasan truk tak pernah lama karena truk yang beroperasi tonasenya melebihi ketentuan. Kerusakan jalan pada akhirnya kerap memicu terjadinya kecelakaan.

Tak hanya itu, warga di sepanjang pelintasan mengaku sudah bosan bertahun-tahun terus didera debu tebal akibat hilir mudiknya truk tanah yang beroperasi nyaris 24 jam.(Rus)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler