Serang – Warga korban tsunami di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, mengeluhkan biaya yang dipungut Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang untuk pengurusan jenazah korban tsunami.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah langsung memanggil jajaran direksi dan manajemen RSDP, Rabu sore, 26 Desember 2018. Tatu juga bahkan langsung mendatangi RSDP, Kamis 27 Desember 2018 untuk mengecek langsung situasi dan berbagai dokumen di RSDP.
Menurut Tatu, Plt Direktur RSDP Sri Nurhayati sudah membantah dugaan pungli yang beredar di media massa.
“Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli itu tidak ada, tidak dilakukan manajemen RSDP,” kata Tatu dalam keterangan tertulis usai mendatangi RSDP.
Tatu menjelaskan, pasca-tsunami menerjang, mobil ambulans dan mobil jenazah milik RSDP diturunkan ke Kabupaten Serang dan Pandeglang untuk membawa korban ke fasilitas kesehatan.
“Kalau untuk pulang, mungkin keluarga korban menghubungi pihak ketiga, bukan ambulans maupun mobil jenazah dari RSDP,” tegasnya.
Persilakan Polisi Menyelidiki
Terkait bukti kuitansi pembayaran dari keluarga korban, dipastikan bukan resmi dari manajemen RSDP. Tatu pun mempersilakan kepolisian untuk melakukan penyelidikan.
“Kami juga sudah bertemu dan rapat bersama dengan pihak kepolisian, karena ini soal kemanusiaan,” ujarnya.
Tatu menilai, jika benar ada oknum yang melakukan pungli, maka sudah mencederai citra RSDP sekaligus tidak menghargai para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja tanpa lelah dan ikhlas mengobati korban bencana tsunami.
“Jadi silakan diusut tuntas jika ada oknum yang melakukan pungli,” ujarnya.
Senada dengan Tatu, Plt Direktur RSDP, Sri Nurhayati juga membantah soal pungli yang dilakukan jajarannya. Sri mengungkapkan, pihaknya sudah semaksimal mungkin sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk melayani semua korban tsunami yang datang dan memerlukan pertolongan.
“Sudah dilayani semaksimal dan seoptimal mungkin,” ujarnya.
“Jadi memang sesuai SOP yang ada bahwa kalau ada KLB atau kejadian luar biasa, yang termasuk bencana di dalamnya, tidak dibenarkan ada pungutan. Semua pelayanan dilakukan secara gratis sesuai intruksi Ibu Bupati,” tegasnya.
Meski demikian, Sri mengakui, RSDP memiliki ribuan pegawai yang tentu tidak bisa diawasi 24 jam oleh direksi RSDP. Namun, jika ada oknum yang melakukan pungutan, Sri menegaskan, di luar kebijakan RSDP.
“Pungutan apa pun di luar sepengetahuan dari direksi RSDP,” tegasnya.
Sebelumnya, dugaan pungli tersebut mencuat setelah kerabat korban bernama Leo Manullang diminta membayar biaya jenazah oleh pihak rumah sakit. Kerabat Leo merupakan korban terjangan tsunami di Pantai Carita, Labuan, Pandeglang, Banten.
Leo mengeluhkan permintaan uang sebesar Rp3,9 juta. Duit tersebut untuk biaya penanganan jenazah hingga proses transportasi jenazah ke rumah duka di Klender, Jakarta Timur.(Rus)
