Connect with us

METROPOLITAN

Bantuan untuk Korban Tsunami Mengalir dari Mana-mana, Petinggi Kejaksaan Negeri Pandeglang Ingatkan Ini

Published

on

Kepala Kejari Pandeglang Nina Kartini

Kepala Kejari Pandeglang Nina Kartini mengingatkan pemerintah daerah hati-hati mengelola bantuan untuk korban tsunami. (BanrenHits.com/Engkos Kosasih)

Pandeglang – Bantuan untuk korban tsunami selat sunda di Kabupaten Pandeglang, baik berupa materil ataupun barang terus berdatangan dari berbagai pihak mulai dari intansi pemerintah, maupun lembaga atau relawan.

Menanggapi hal itu, Kejaksaan Negeri atau Kejari Pandeglang mengingatkan agar pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran maupun logistik bantuan bencana.

Kepala Kejari Pandeglang Nina Kartini mengatakan, pemanfaatan bantuan bencana harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan anggaran bencana harus berlandaskan aturan yang ada. Bahkan, Kejari akan menindak tegas siapa saja yang menyelewengkan bantuan.

BACA :  Dongkrak PAD dari PKB, Samsat Pandeglang Gelar Razia di Jalan Raya Labuan

“Harus ada pertanggungjawabannya dan harus ada yang mengelola itu, karena kita akan minta pertanggungjawabannya. Kalau pun ada bantuan itu dibicarakan secara ketentuan aturan yang ada,” kata Nina di Labuan, Selasa, 8 Januari 2019.

Kajari menerangkan, pelaku penyelewengan akan dikenakan sanksi pidana KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan. Atau yang bersangkutan bisa saja dikenakan pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

“Kalau itu digelapkan, ada hukumnya KUHP Pasal 372. Tapi kalau korupsi juga jelas ada UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Tipikor Nomor 21 Tahun 2001. Jelas disitu bagi siapa-siapa pihak yang tidak bertanggung jawab malah memanfaatkan keadaan akan dikenakan sanksi,” tegasnya.

BACA :  Siswa di Pandeglang Sambut Kedatangan Bupati, KBM Belum Berjalan

Oleh sebab itu Nina menambahkan, pengelola dana bantuan sebaiknya memanfaatkan pendampingan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). 

“TP4D kita siap untuk mengawal. Pengawasan kami selalu berkoordinasi dengan Pemda untuk mengingatkan dan berhati-hati sesuai peruntukan, tepat sasaran, serta tepat guna termasuk tidak ada yang dilanggar,” tandasnya.(Rus)



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Terpopuler