Tangerang – Untuk mengurangi volume sampah yang semakin menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar akan segera membangun Bank Sampah di setiap tingkatan, mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat induk.
Hal tersebut dikatakan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat melaukan rapat bersama camat, lurah dan kepala desa, di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Senin, 14 Januari 2019.
“Sampah merupakan program kerja pemerintah yang tertuang dalam visi misi pemerintah 2019-2023, dan masuk dalam RPJMD dalam program Kiprah atau kita peduli pengelolaan Sampah,” kata Zaki.
Zaki menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus bekerjasama dengan Bapeda untuk merumuskan seluruh instrumen terkait perencanaan pembangunannya, supaya program ini bisa berjalan dan dinikmati masyarakat.
“Apakah nantinya pengelolaan Bank sampah dilakukan UPT dinas, atau di BUMD-kan, kita akan selesaikan formulanya melalui Bapeda,” tegasnya.
Menurut Zaki, hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, melainkan butuh campur tangan dinas lain, seperti Bapeda ini untuk merumuskan program dan keuangannya sehingga tidak menjadi wacana semata.
“Saya memastikan, supaya Bapeda bisa menganggarkan Bank sampah ini pada perubahan 2019, sehingga langsung terealisasi pelaksanaannya,” jelas Zaki.
Sementara itu Kepala Bidang Perencanaan dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandi mengatakan, masalah sampah ini sudah sangat akut, karena semenjak tahun 2013 sudah dalam penanganan, namun hingga kini belum berhasil secara maksimal.
“Semenjak periode pertama Bupati Zaki, sampah sudah menjadi perioritas, namun hasilnya masih banyak pertanyaan,” paparnya.
Erwin mengakui masalah Bank sampah tidak hanya menjadi wacana serimonial saja, namun program ini harus hadir dari tingkatan unit hingga Bank Sampah tingkat Induk.
“Bank sampah itu harus ada ditingkat RW atau Unit, tingkat Regional Kelurahan tingkat Wilayah Kecamatan dan Bank sampah tingkat Induk yang dikelola oleh Dinas,” jelas Erwin.
Jadi,lanjut Erwin, ada jenjang bertingkat yang nantinya tidak ada masyarakat yang dirugikan dalam mengelola dan memilah sampah ini, karena semuanya tertangani dengan baik.
“Setiap tingkatan mempunyai kewajiban yang sama untuk mengakomodir atau membeli sampah yang disalurkan, umpannya masyarakat menjual ke unit dan unit menjual ke regional hingga seterusnya, lebih utama adalah harga yang stabil,” tegasnya.
Erwin mengakui, karena ini program pembahasan 2018, maka baru bisa diimplementasikan pada tahun ini, dan itupun tidak dalam murni.
“Implementasi program Bank sampah baru bisa terealisasi pada perubahan anggaran tahun 2019, karena kondisi mata anggaran yang ada demikian adanya,” ungkapnya.(Rus)
