Connect with us

METROPOLITAN

Dari 142 Pengembang Perumahan di Kota Serang Hanya 31 yang Serahkan PSU, F-Partai NasDem Minta Pemkot Serang Jatuhkan Sanksi!

Published

on

Paripurna Pembahasan Raperda PSU DPRD Kota Serang

Sidang Paripurna Rapperda PSU di Gedung DPRD Kota Serang, Senin, 28 Januari 2019. Fraksi Partai NasDem mengungkap, dari 142 perumahan di Kota Serang hanya 31 yang serahkan PSU.(BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Pemerintah Kota atau Pemkot Serang diminta tegas memberikan sanksi kepada pengembang perumahan di Kota Serang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemkot Serang. Pasalnya, dari 142 pengembang perumahan di Kota Serang, hanya 31 yang sudah menyerahkannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil ketua Komisi IV yang juga Fraksi Partai Nasdem Jumadi dalam Sidang Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PSU, Senin, 28 Desember 2019.

Menurut Jumadi, adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti Pasal 36, Pasal 49, dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 20 11 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya, merupakan solusi atas permasalahan di daerah terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Perumahan di Kota Serang masih banyak yang belum menyerahkan PSU. Dari data yang disajikan, sebanyak 142 jumlah pengembang perumahan baru 31 pengembang yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Serang. Hal tersebut, kami memandang bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak seimbang, di mana pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan preventif saja yaitu pada mekanisme perizinan,” jelasnya.

“Dampaknya banyak (jika Pemkot Tak Tegas soal penyerahan PSU), ketika Pemkot mau menganggarkan pembangunan jalan tidak mungkin di perumahan dan pemukiman kalau pengembang tidak menyerahkan jalannya ke Pemkot. (Akhirnya jalan) tidak dibangun karena tidak ada penyerahan aset,” paparnya.

Artinya, lanjut dia, jika para pengembang perumahan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan, Pemkot Serang berhak mencabut izin perumahan tersebut sesuai peraturan yang ada.

“Kami yakin Kota Serang bisa berbenah. Perda tergantung kajian kalau memang di pasal tersebut yang dirubah lebih dari 30 persen bisa dicabut, kalau sebatas revisi ya direvisi,” pungkasnya.

Reporter: Mahyadi
Editor: Darussalam Jagad Syahdana

Trending