Connect with us

METROPOLITAN

Formaldem Desak BPKP Perwakilan Banten Audit Anggaran Pilkada Lebak 2018

Published

on

Formaldem mendesak BPKP Perwakilan Banten audit anggaran Pilkada Lebak 2018

Ketua Formaldem Lebak Fahdi Khalid.  Formaldem mendesak BPKP Perwakilan Banten audit anggaran Pilkada Lebak 2018.(Ist)

Lebak – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (Formaldem) Kabupaten Lebak mendesak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Banten untuk melaksanakan  audit terhadap anggaran Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018.

Pasalnya, dari total anggaran Rp 65.5 miliar terdapat beberapa kejanggalan dalam realisasinya khususnya pada biaya perawatan mobil dinas KPU Kabupaten Lebak.

Ketua Formaldem Lebak, Fahdi Khalid mengatakan berdasarkan data DIPA yang diterimanya tahun anggaran 2018 KPU Lebak telah menganggarkan biaya perawatan roda empat sebanyak tiga unit sebesar Rp 54 juta.

“Jadi masing-masing kendaraan Rp 18 juta, ini khusus untuk perawatan mobdin yang statusnya pinjam pakai dari Pemkab Lebak,” kata Fahdi kepada BantenHits.com, Jumat, 8 Februari 2019.

Berdasarkan pantauan, sambung Fahdi, kendaraan operasional yang diberikan Pemkab Lebak tidak dilakukan perawatan. Bahkan, unit kendaraannya hanya menjadi rongsokan yang disimpan di halaman belakang gedung KPU.

“Ke mana biaya perawatan yang setiap tahun dianggarkan pemerintah, maka dari itu kami minta BPKP Banten untuk melakukan audit agar kami tidak menduga-duga,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Lebak Tedi Kusnadi saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa mobil dinas yang dari Pemkab Lebak sudah lama tidak dipakai karena kondisinya sudah tidak layak untuk jalan. Terkait biaya pemeliharaan tiga mobil operasional KPU Lebak juga ada dalam DIPA yakni sebesar Rp 54 juta. Namun kata Tedi, tidak termasuk mobil yang dipinjam pakai dari Pemkab Lebak.

“Jelas dalam sistem anggaran KPU RI mobil pinjam pakai dari Pemkab Lebak sebanyak satu unit tidak masuk dalam biaya perawatan,” terang Tedi.

Menurutnya, tiga mobil yang dimaksud dalam DIPA adalah dua mobil hasil dari rental selama enam bulan dan satu unit lagi mobil milik KPU.

“Jadi saya tegaskan untuk mobil dari Pemda memang tidak ada biaya perawatan dan kondisi mobilnya juga sudah tidak layak untuk kegiatan KPU yang sering kepelosok daerah, sehingga kami biarkan saja,” paparnya.

Reporter: Fariz Abdullah
Editor:  Darussalam Jagad Syahdana

 

Trending