Connect with us

METROPOLITAN

Ratusan Warga Korban Tsunami Selat Sunda Tuntut Realisasi Janji Kementerian Kelautan

Published

on

Ratusan warga korban tsunami selat sunda di Kecamatan Sumur melakukan aksi unjuk rasa menuntut realisasi janji kementerian kelautan dan perikanan yang akan memberikan bantuan perahu dan alat tangkap ikan. (Engkos Kosasih/BantenHits.com)

Pandeglang – Ratusan warga korban tsunami selat sunda menuntut realisasi janji Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan memberikan bantuan perahu dan alat tangkap ikan.

Tuntutan tersebut disuarakan rakyat melalui aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di depan kantor Sekertaris Daerah Pemkab Pandeglang, Selasa, 12 Februari 2019.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang tengah di hadapi masyarakat paska tsunami.

Diego Armando Korlap Aksi mengatakan setelah lebih dari 1 bulan, masyarakat masih menghadapi persoalan serius terutama soal ekonomi yang sampai saat ini masih lumpuh, terutama korban di wilayah pesisir yang mayoritas masyarakat menjadi seorang nelayan.

“Bantuan perahu dan alat tangkap ikan yang dijanjikan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini, belum terealisasi juga atau tidak pasti. Selain soal ketidakpastian atas bantuan yang dijanjikan, masyarakat juga merasa resah karena berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh menteri KKP sendiri, bantuan hanya akan diberikan secara khusus hanya kepada perahu berkriteria dibawah 5 GT (Groos Tonnage),”paparnya.

Berdasarkan informasi pada tanggal 29 januari 2019, KKP melalui Direktur Jendral Perikanan Tangkap telah menurunkan 4 buah bengkel bergerak di Kabupaten Pandeglang yang siap beroperasional, untuk upaya bantuan perbaikan perahu masyarakat nelayan, namun hampir satu Minggu masyarakat masih belum mendapat informasi yang jelas soal bantuan dari bengkel bergerak tersebut.

“Semua yang dijanjikan masih belum jelas, sampai kapan masyarakat disuruh menunggu, janji yang tidak pasti,” tegasnya.

Sementara Ketua HMI Pandeglang, Fikri Anidzar mengatakan selain persoalan ekonomi. Masyarakat juga di hadapkan dengan perosoalan Hunian mulai dari tidak meratanya progress pembangunan huntara sampai dengan masalah tidak dilibatkannya masyarakat terkait rencana pembangunan huntara.

“Dan juga yang paling meresahkan adalah soal tidak kejelasan terkait rekontruksi hunian tetap (HUNTAP) bagi masyarakat yang rumahnya hancur,” ujarnya.

Penulis : Engkos Kosasih
Editor : Fariz Abdullah

Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Trending