Connect with us

METROPOLITAN

Guru Besar Hukum Pidana Sebut Penegakan Hukum di Era Jokowi Lebih Buruk Dibanding Orde Baru

Published

on

PERINGATAN HKN BERSAMA PRESIDEN, MENKES RI 1_14

Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Menkes Nila F Moeloek dan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah senam bersama saat peringatan Hari Kesehatan Nasional di Puspemkot Tangerang. (FOTO: Humas Pemkot Tangerang)

Tangerang – Penegakan hukum di era kepemimpinan Joko Widodo alias Jokowi, jauh lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Kasus Ahmad Dani merupakan salah satu indikatornya.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Andi Hamzah dalam acara Indonesia Lawyers Club TV One, Selasa malam, 12 Februari 2019.

“Dalam kasus Ahmad Dhani, ia seharusnya tidak ditahan karena pelanggar UU ITE dihukum empat tahun. Seseorang ditahan, apabila ancaman hukumannya di atas lima tahun,” kata Andi seperti dilansir IDN Times. 

BACA :  Jika Iti Tak Konsisten Membatasi, Lebak Akan Dijuluki Kabupaten 1.000 Minimarket

Insikator lainnya, lanjut Andi, banyaknya penegak hukum yang tersangkut korupsi saat ini.

“Jaksa, hakim, rata-rata tidak mengantongi sertifikat sebagai sarjana hukum. Di tahun 1950-an pendapatannya masih jauh lebih rendah. Tapi, tidak ada yang korupsi. Saya tidak pernah tahu dulu ada jaksa yang korupsi,” ungkapnya.

Ia mengakui tidak semua orang setuju dengan pendapatnya itu. Namun, ia hanya mencoba untuk berbicara jujur.

“Tapi, tetap saja ada orang yang tidak senang,” tutur dia.

Penegak Hukum Tak Adil

Andi Hamzah juga menyoroti perilaku aparat penegak hukum di era Jokowi yang dinilai bekerja tidak independen.

Andi mencontohkan peristiwa 1950 saat UU Nomor 1 mengenai Mahkamah Agung diberlakukan. Dalam aturan tersebut, posisi Jaksa Agung independen dan bukan anggota kabinet.

BACA :  KIA Diberlakukan, Dinas Kependudukan Pandeglang Akui Bakal Hadapi Sejumlah Kendala

Karena posisinya independen, Jaksa Agung ketika itu Suprapto berani menangkap tiga orang menteri yakni Menteri Kehakiman, Menteri Kemakmuran, dan Menteri Luar Negeri.

Soal perilaku penegak hukum, Andi mengungkapkan pantauan dirinya yang setiap hari menyaksikan pelanggaran hukum di Jalan Margonda Raya Depok, namun tak pernah ditindak.

“Coba saja Anda berkunjung ke Jalan Margonda Raya di Depok itu setiap pagi. Di sana, Anda bisa melihat para pengemudi sepeda motor berebut jalan. Bahkan, ada yang berani menentang arus ketika mengemudi,” kata Andi.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler