Serang– Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku telah melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten untuk mengawasi penyerapan dan realisasi anggaran belanja barang dan jasa.
“Cuma ada di kami, 20 personel BPKP kota perbantukan di Pemprov Banten. Kita ingin melakukan upaya pemberantasan korupsi secara internal di Provinsi Banten,”kata Wahidin saat menghadiri kegiatan Pencanangan Zona Integritas oleh Kejati Banten, Kamis, 14 Februari 2019.
Selain melibatkan BPKP, pria yang akrab disapa WH ini mengklaim telah melakukan langkah untuk mereformasi birokrasi.
“Mari bersama-sama kita laksanakan upaya-upaya secara optimal dalam rangka memberantas korpusi di Provinsi Banten. Kita harus tetap bersemangat, karena dengan semangat anti korupsi mudah-mudahan masyarakat bisa sejahtera,”ujarnya.
Mengenai Pencanangan zona integritas oleh Kejati Banten, WH mengapresiasi dan menyambut baik ditetapkannya zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah Kejati Banten.
Hal tersebut telah membuat Pemerintah Provinsi Banten merasa termotivasi dan terdorong untuk segera menuntaskan persoalan korupsi di Banten.
“Saya kira ini harus menjadi idelogi bersama dan kesepakatan bersama bahwa korupsi harus hilang dari bumi republik yang kita cintai dan khusunya Provinsi Banten,”pungkasnya.
Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Happy Hadiastuty mengatakan, pembangunan zona integritas dalam rangka mencegah korupsi, gratifikasi menuju pelayanan cepat, tepat dan prima kepada masyarakat.
“Harapan kami ada perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik,”katanya.
Editor : Fariz Abdullah
