Connect with us

Pemilu

Jelaskan Asal-usul Kepemilikan Lahan Prabowo 220.000 Hektar di Kaltim, Wakil Presiden Jusuf Kalla: Sudah Sesuai Undang-undang

Published

on

Prabowo saat Debat Capres Kedua

Calon Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri debat Capres kedua, Minggu malam, 17 Februari 2019.(Foto: tempo.co)

Jakarta – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi, menyerang rivalnya Prabowo Subianto dalam debat capres kedua di Hotel Sultan,  Minggu malam,  17 Februari 2019. Jokowi menyerang Prabowo dengan mengungkap data personal Prabowo soal kepemilikan lahan 220.000 hektar di Kalimantan Timur.

BACA JUGA:  Ungkap Data Personal Lawan Politik saat Debat, Praktisi Hukum Sebut Jokowi Bisa Dianggap Sebar Hoax dan Salahgunakan Wewenang

Polemik soal data kepemilikan lahan oleh Prabowo ini membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan penjelasan di Kantor Wapres,  Selasa, 19 Februari 2019.

Kredit Macet Bank Mandiri

Dikutip dari detik.com,  JK mengungkap asal muasal kepemilikan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur seluas 220.000 hektare berstatus hak guna usaha (HGU) itu dibeli dengan harga US$ 150 juta.

“(Harganya) USD 150 juta, (lahan) di Kalimantan,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

BACA :  Hanura Banten¬†Dorong Sosok Ini Bertarung di Pilkada Serentak Tahun 2020

JK menjelaskan kala itu Prabowo, yang sudah tak menjadi tentara, datang menawarkan diri membeli lahan 220.000 hektare, yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri. JK mempersilakan Prabowo membelinya, asalkan dengan cara pembayaran cash.

“Kita tidak tahu detail (HGU-nya), pokoknya mau ambil, saya bilang ini ada bekas tentara yang mau jadi wirausaha. Saya kasih tahu Pak Agus, ‘Pak Agus, kasih ini, tapi cash.‘ Tidak boleh ngutang lagi,” ujar JK. 

“Tujuannya untuk ekspor, kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya uang itu otomatis saja, Sinar Mas punya di Riau, Palembang, banyak hal yang sama seperti itu,” imbuhnya. 

Kala itu, pada 2004, JK tengah menjabat Wakil Presiden dengan presidennya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan membeli lahan yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri, yang saat itu direktur utamanya Agus Martowardojo. 

BACA :  Tersebar Foto Millenials Acungkan Dua Jari di MRSF, Pemilik Akun Tegaskan Postingannya Murni Apresiasi Kegiatan Polri

“Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar,” jelasnya. 

Negara Berikan HGU ke Prabowo supaya Tak Jatuh ke Tangan Asing

Menurut JK, tak ada yang salah dengan kepemilikan lahan oleh Prabowo itu. Kebetulan waktu itu ada juga pengusaha asing yang ingin menbeli lahan tersebut, jadi JK mempertimbangkan, daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. 

“Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tapi sesuai UU, sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” tutur JK. 

“Saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” bebernya. 

Menurut JK, jual-beli lahan dengan status hak guna usaha (HGU) itu terjadi tahun 2004, tepatnya ketika dia belum lama menjabat sebagai wakil presiden. 

BACA :  Ini Daftar Dugaan Fitnah yang Disiarkan Tabloid Indonesia Barokah versi BPN Prabowo-Sandi

“Memang begitu kalau kredit macet ada yang mau beli cash, harga tentu dapat diskon. Lebih baik dia daripada perusahaan asing, waktu itu. Saya yang putuskan, tahun 2004 awal, mungkin 2 minggu waktu saya menjabat wapres,” tutur JK. 

Saat wartawan mengonfirmasi laporan dari warga Aceh soal lahan HGU Prabowo di Aceh tidak bisa memenuhi target produksi, JK mengakui lahan di Kalimantan dan Aceh yang dikelola Prabowo tak memenuhi target produksi. Lahan tersebut selama ini dikuasai Prabowo untuk menjadi hutan industri. 

“Lihatlah di Kalimantan juga, tidak memenuhi hal itu. Artinya, saya objektif ya, karena saya memegang… dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar cash,” ungkap JK. 

“Karena memang tidak mungkin diekspor kertas apa dan lain sebagainya tanpa ada bahan baku yang tumbuh, yaitu namanya penguasaan untuk hutan industri. Memang hutan industri diizinkan, tapi harus tanam lagi. Sudah ambil tanam lagi. Nanti 5 tahun kemudian berputar,” jelasnya.

Editor:  Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler