Connect with us

Pemilu

Ungkap Data Personal Lawan Politik saat Debat, Praktisi Hukum Sebut Jokowi Bisa Dianggap Sebar Hoaks dan Salahgunakan Wewenang

Published

on

Presiden Joko Widodo alias Jokowi ketika memberikan keterangan pers kepada awak media usai meninjau simulasi tanggap bencana.

Jakarta – Debat Capres kedua digelar di Hotel Sultan, Minggu malam, 17 Februari 2019. Sejumlah pernyataan calon presiden petahana Joko Widodo alias Jokowi selain tidak sesuai fakta juga memunculkan polemik karena dianggap menyerang personal.

BACA JUGA: Tujuh Pernyataannya saat Debat Tak Sesuai Fakta, Jokowi : Salah Dikit Enggak Apa-apa

Praktisi hukum yang juga Ketua Umum PPP Munas Jakarta Humprey Djemat menyatakan, pernyataan Jokowi saat debat mengenai kepemilikan tanah Capres 02 Prabowo Subianto, merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang pemerintah. Menurutnya pernyataan tersebut melanggar privasi warga negara dan belum tentu kebenarannya.

BACA :  Saksikan Performa Prabowo-Sandi di Debat Presiden Perdana, PKS Lebak Lebih Yakin Pasangan Ini Menang

“Capres 01 dengan menyerang personal soal kepemilikan tanah bisa dinyatakan hoaks dan melanggar Undang-Undang ITE,” ungkapnya pada wartawan di Jakarta Senin, 18 Februari 2019 seperti dikutip dari KBRN.

Humphrey menegaskan, letak hoax yang disampaikan capres 01 ketika menyatakan tanah tersebut milik pribadi Prabowo, padahal kenyataannya itu milik PT atau perusahaan. Karena secara hukum kepemilikan PT terpisah secara pribadi.

“Jadi bukan milik pribadi Prabowo,” tegas Humphrey.

Presiden Bisa Mengakses Warganya

Sebagai presiden, lanjutnya, dalam rangka menjalankan pemerintahannya Jokowi dapat memperoleh akses yang seluas luasnya mengenai warga negaranya. Namun apabila informasi tersebut (yang hanya bisa diakses oleh kekuasaan) dipergunakan selain untuk menjalankan roda pemerintahan, bahkan dalam hal ini untuk dipergunakan sebagai materi debat capres, terlebih informasi tersebut dapat mendiskreditkan capres lain, maka itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

BACA :  Viral, Suara Jokowi-Ma'ruf Membengkak Sampai 3 Ribu di Papan Tabulasi KPU Lebak

“Informasi mengenai kepemilikan tanah oleh Prabowo yang dikatakan oleh Jokowi adalah sangat tendensius, dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat bahkan mengkotakkotakkan masyarakat pendukung kedua kubu,” tandasnya.

Humphrey menjelaskan, jika ternyata tanah-tanah tersebut terbukti bukan milik Prabowo, misalnya dimiliki oleh subjek hukum lain, maka informasi yang telah menimbulkan keonaran tersebut adalah informasi bohong atau hoaks.

“Dengan demikian selain merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan/atau Pasal 28 ayat (2) UU ITE,” terangnya.

Berdasarkan argumen tersebut, Humphrey meyakini apa yang disampaikan Jokowi sudah masuk kategori hoaks dan jelas pelanggaran ITE.

BACA :  Ramai-ramai Sindir LSI Denny JA; Dari Korbankan Akal Sehat demi Gepokan Uang sampai Disebut Gak Ada Malunya

“Jokowi bisa kena itu dan bisa dilaporkan ke polisi. Nobody above the law. Semua orang sama di hadapan hukum,” pungkas Humphrey

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler