Connect with us

Pemilu

3.000 Korban Gusuran Pemkot Cilegon Ancam Golput, KPU : Bisa Dipidana

Published

on

Ketua KPU Cilegon Irfan Ali menyebutkan sikap golput yang dinyatakan warga korban gusuran Pemkot Cilegon bisa masuk ranah pidana. (Iyus Lesmana/BantenHits.com)

Cilegon– Tiga ribu warga korban gusuran Pemerintah Kota Cilegon di lingkungan Cikuasa dan Keramat Raya, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon mengancam golput pada pemilu 2019. Penyebabnya lantaran kecewa tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Cildgon setelah melakukan penggusuran.

Baca Juga: Tiga Ribu Warga Korban Gusuran Pemkot Cilegon Ancam Golput di Pemilu 2019

Menanggapi hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mengatakan pemilih untuk menentukan sikap golput bisa masuk ranah pidana. di mana jika terdapat seseorang atau sekelompok orang melakukan intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat pemilih untuk tidak ikut serta dalam pemungutan suara.

“Kalau golput itu karena ada yang memengaruhi secara paksa, itu bisa masuk ranah pidana,” kata Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi kepada BantenHits.com, Kamis, 21 Februari 2019.

Pada dasarnya, kata Irfan, sikap golput merupakan hak prerogatif masyarakat pemilih. Ada dua macam sikap golput mulai dari golput administrasi dan golput politis.

“Golput administrasi itu jika masyarakat pemilih kesulitan untuk datang ke TPS karena letaknya yang terlalu jauh. Sementara golput politis itu sikap masyarakat pemilih yang tidak ingin ikut serta dalam pemilu, karena adanya rasa kecewa terhadap pemerintahan,” ungkapnya.

Menurutnya, KPU mempunyai tanggung jawab penanganan dalam jenis golput adminitrasi, sedangkan untuk golput politis menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jika memang ada warga yang kesulitan mendatangi TPS lantaran jarak terlalu jauh, kami bisa buatkan TPS di wilayah mereka. Sementara jika golput karena alasan politis, itu ranahnya Bawaslu,”ungkapnya.

Editor: Fariz Abdullah 

Trending